Mendagri Tak Mau Kasus Penyelewengan Dana Desa Terulang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap kasus penyelewengan dana desa tidak lagi terjadi.

Menurut Tjahjo, pengawasan penggunaan dana desa saat ini lebih ketat, terlebih setelah ditekennya kerjasama antara Polri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) dalam mengawasi penggunaan dana desa.

"Kasus di Madura itu harus jadi kasus yang terakhir dana desa untuk masyarakat desa menjadi bancakkan penegak hukum, Bupati, dan inspektorat daerah," kata Tjahjo usai penandatanganan MoU di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan suap terkait pengamanan perkara penyimpangan dana desa , yang tengah diselidiki oleh Kejari Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Dalam proses tersebut, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelimanya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra, Bupati Pamekasan non-aktif‎ Achmad Syafi'i, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, serta Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan, Noer Solehhoddin.

Mereka diduga telah melakukan kongkalikong untuk menghentikan kasus penyelidikan penyimpangan dana desa di Pamekasan.