Hikmahanto Pertanyakan Sikap AS Tolak Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana mempertanyakan penolakan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kunjungan Panglima TNI Gatot Nurmantyo atas undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dunford.

"Permasalahan ini bila tidak ditanggapi secara tepat oleh pemerintah AS akan berakibat pada hubungan Indonesia-AS," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 Oktober 2017.

Bagaimana mungkin, menurut dia, seorang pejabat yang mendapat undangan resmi dari mitranya ditolak untuk datang. Apalagi visa telah didapat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Terlebih lagi, pemberitahuannya tidak diberikan melalui saluran resmi, melainkan melalui pemberitahuan maskapai sesaat akan dinaiki oleh Panglima TNI beserta rombongan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu, 21 Oktober lalu.

Bila pemerintah Indonesia tidak mendapat klarifikasi atau klarifikasi yang tidak memadai dari AS, maka menurut dia, RI harus melakukan protes yang sangat keras.

Bila perlu, ia mengemukakan, pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar RI untuk berkonsultasi. Bila juga tidak diindahkan, maka bukannya tidak mungkin pemerintah RI melakukan pengusiran atau persona non-grata terhadap diplomat AS di Indonesia.

"Namun, publik harus sabar dan tidak reaktif, serta memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menjaga kehormatan negara di mata negara lain," tegas Hikmahanto.

Kementerian Luar Negeri RI mendapatkan informasi bahwa penolakan ini akibat masalah internal di pemerintah AS, tanpa mendapatkan info lebih lanjut masalah internal seperti apa.

Menlu Retno LP Marsudi sudah meminta Dubes RI untuk AS mendapatkan klarifikasi atas penolakan ini, dan juga meminta agar Wakil Dubes AS di Indonesia, yang menggantikan Dubes AS untuk sementara, agar memberikan klarifikasi pada Senin (23/10/2017) ini.