Kemendagri: Aparat Negara Tidak Boleh Berkampanye di Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalama Negeri Sumarsono mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak berkampanye selama gelaran Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, aparat negara harus netral.

"Yang harus itu menyebarluskan peraturan ASN terkait netralitas ASN," kata Sumarsono dalam acara Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dia berujar, tidak sedikit kasus aparat negara dalam hal ini pegawai negeri sipi (PNS) yang ikut mengampanyekan salah satu calon dalam gelaran pilkada. Sebagai aparat nagara, sebut dia, bukan ranahnya lagi untuk terlibat dalam politik praktis.

"Contoh ada yang bingung apakah pakai uang dinas atau tidak karena misal istrinya maju dalam pilkada, lalu terpakai juga uang dinasnya. Ini jelas tidak boleh," ujar Sumarsono.

Seharusnya, dia menegaskan, sebagai aparatur negara mengampanyekan semua larangan terlibat kampanye atau politik praktis, dengan menyebarkan informasi menegakkan larangan menggunakan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye.

"Dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran ASN," tegas Sumarsono.