Kawal Janji Anies-Sandi, Relawan Pendukung Bentuk Gontas

Hari Pertama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Berkantor di Balai Kota — Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersiap menggelar rapat dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa(17/10). Anies-Sandi tampak necis mengenakan pakaian dinas PNS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah relawan pendukung Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno membentuk Gerakan Oposisi Untuk Anies-Sandi atau Gontas.

Gerakan ini bertujuan mengawal program kerja pemimpin baru Jakarta itu agar tidak menyimpang.

Ketua Gontas Sugiyanto yang sebelumnya tergabung dalam Presidium Anies Sandi, mengatakan dalam setiap pemilihan kepala daerah selalu dihantui oleh balas jasa saat dukung mendukung. Pendukung atau tim sukses dari kepala daerah terpilih biasanya menuntut banyak hal kepada kepala daerah terpilih.

"Sebagai pendukung kami ingin memastikan keduanya konsisten bekerja untuk kepentingan rakyat. Pembentukan Gintas adalah upaya kami sebagai relawan untuk menghindari politik balas budi," ujar Sugiyanto melalui pesan tertulis, Kamis (19/10/2017).

Diungkapkan pria yang akrab disapa SGY itu, pemlihan kepada daerah itu menghabiskan banyak dana dan berbagai hal lainnya, termasuk dukungan dari berbagai pihak. Seringkali pendukung dana dan pendukung lainnya itu menuntut konpensasi dengan berbagai cara.

Tak jarang ada kepala daerah yang terjebak dengan tuntutan balas jasa ini, dan akhirnya terjerat dengan kasus hukum serta KKN yang berujung masuk penjara.

"Untuk menghindari itu maka kami mengambil keputusan membentuk gerakan oposisi untuk Anies-Sandi," kata dia.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Harap Dukungan

Sugiyanto berharap, akan banyak dukungan dari masyarakat untuk gerakan ini, guna mendukung dan membantu gubernur dan wagub dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Sugiyanto menegaskan, pihaknya tidak akan meminta proyek atau kepentingan apapun kepada Anies-Sandi. Tidak pula meminta jabatan apapun baik pada BUMD atau lainnya pada Pemprov DKI Jakarta.

"Tidak akan pernah menjadi calo atau merekomendasikan maupun mengusulkan PNS menjadi pejabat (kepala dinas, walikota ) dan lainnya pada Pemprov DKI Jakarta," ujar dia.

Selain itu juga tidak akan pernah bermain proyek pada APBD DKI Jakarta.