Nusron Wahid Sebut Ancaman Ideologi Bukan Omong Kosong

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid menilai, ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata. Menurut dia, pandangan radikalisme sudah terpolarisasi di kalangan ASN dan terdidik serta profesional di kalangan BUMN.

Demikian itu disampaikan Nusron menanggapi hasil survei Alvara Research Centre yang dalam temuan surveinya menunjukkan, radikalisme telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan NKRI.

"PNS saja sudah banyak yang terinfiltirasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada sabotase ini," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (23/10).

Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu memang menerima Perppu No 2/2017 untuk segera diterapkan.

“Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dulu,” ujar pria yang juga tokoh NU tersebut.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, PNS dan Pegawai BUMN itu aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik. Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.

2 dari 2 halaman

Jangan Dibiarkan

“Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam,” tegas Nusron.

Dalam survei Alvara, diketahui sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas. Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swasta 36,6%.

Yang tak kalah menarik, 29,6% profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan yang ideal adalah NKRI.

Saksikan video pilihan berikut ini: