PAN Akan Ajukan Revisi UU Ormas Masuk Prolegnas 2018

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu dari tiga fraksi DPR RI yang menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

Tidak berhenti sampai penolakan, PAN berniat mengajukan revisi Undang-Undang Ormas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

"PAN akan paling depan untuk mengajukan revisi. Artinya, masa sidang berikutnya kami akan mengusulkan pada prolegnas untuk menjadi target di 2018," ucap Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Yandri beralasan penolakan Perppu Ormas adalah masalah prinsip. Karena itu, PAN punya kepentingan untuk segera merevisi UU Ormas.

Beberapa hal yang harus direvisi dalam UU Ormas, kata Yandri, di antaranya masalah pendidikan dan pidana. Misalnya terkait kemiripan antara lambang ormas dengan lambanga partai.

"Itu kalau dalam undang-undang enggak boleh. Tapi menurut kami selama enggak masalah masak harus dibubarkan? Kalau bendera atau logonya sama bisa dibubarkan, menurut saya bahaya. Aturan-aturan seperti ini mesti didetailkan, direvisi nanti," kata Yandri.