JK: Tak Mungkin Membongkar Pulau Reklamasi yang Sudah Ada

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK kembali menyinggung reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut dia, persoalan tersebut menjadi wewenang Pemprov DKI Jakarta, sementara pusat hanya sebagai guide.

"Kita serahkan kembali masalah ini ke Gubernur DKI. Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan Pemda. Pusat memberikan guidance secara umum," ucap JK dalam acara Breakfast Meeting Persatuan Wartawan Indonesia di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/10/2017).

Meski telah diatur dalam undang-undang, pulau reklamasi yang sudah ada tidak mungkin dibongkar. Menurut Wapres, perlu ada solusi dari pihak pemprov.

"Tapi dengan satu catatan, bahwa tidak mungkin kita membongkar apa yang sudah ada. Jadi, DKI nanti harus berikan solusi. Khususnya bagaimana penggunaan dari (bangunan) yang sudah ada itu," jelas JK.

Dia pun menilai wajar jika ada perbedaan pandangan pada awal-awal pembangunan reklamasi. Sebab, permasalahan reklamasi memanas seiring pelaksanaan Pilkada DKI 2017

"Memang awalnya berbeda-beda, ya di samping lagi, pada saat itu, selalu orang-orang mencari kesalahan satu sama lain. Karena menjelang pilkada kan. Itu, mencari kesalahan orang lebih enak daripada mencari kebenaran orang kan. Jadi, terjadilah simpang siur pandangan," ungkap JK.