Warga Tapanuli Berniat Mendirikan Provinsi Baru

Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 20 orang dari Forum Pembentukan Provinsi Tapanuli, Sumatra Utara, mendatangi Kantor Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Forum yang mengaku mewakili rakyat di Tapanuli ini menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. Keinginan ini berdasarkan keadaan rakyat Tapanuli yang masih hidup dalam kemiskinan dan pemerintahan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Untuk itu, mereka menyatakan akan mengelola sendiri sumber daya alam dan manusia di Tapanuli, sehingga rakyat tidak miskin. Demikian pernyataan Martin Sirait selaku koordinator rombongan ketika diterima Direktur Jenderal Bina Manajemen Pemekaran Wilayah Departemen Dalam Negeri Syahrir di Jakarta, Rabu (27/3) pagi.

Bagi Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, niat membentuk Provinsi Tapanuli justru akan menghambat pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasalnya, dana pembentukan provinsi biasanya diambil dari dana Otda. Menurut Hari, pembentukan provinsi baru syaratnya tidak mudah. Jika dilakukan secara tidak tepat, akibatnya bakal menciptakan disharmonisasi atau ketidakserasian sosial.

Sebelumnya, ribuan warga Sumut dari etnis Melayu, Karo, dan Simalungun, menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut mendesak pembentukan Provinsi Sumatra Timur. Alasannya, selama ini daerah Sumatra Timur yang meliputi Deli Serdang, Karo, Langkat, Simalungun, dan tujuh kabupaten lainnya kurang tersentuh pembangunan. Pembentukan provinsi baru itu dinilai wajar, mengingat sejarah mencatat bahwa di masa silam Sumut terdiri dari Residen Tapanuli dan Sumatra Timur [baca: Etnis Melayu dan Karo Menuntut Provinsi Baru].(ZAQ/Tim Liputan 6 SCTV)