Menunggu Babak Baru Kasus Setya Novanto

Belum aman. Meski Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa menetapkannya sebagai tersangka.

Terlebih, pada persidangan kasus e-KTP Jumat 3 November 2017, nama Ketua DPR Setya Novanto kembali disebut menerima uang terkait proyek itu. Hal tersebut terungkap dari rekaman pembicaraan antara Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem dan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

Anang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sedangkan Johanes Marliem sudah meninggal di kediamannya di Amerika Serikat. Johanes Marliem disebut memiliki rekaman hingga ratusan gigabyte terkait keterlibatan Setnov.

"Si jatahnya si Asiong yang di tempat gue, itu kan dikasih ke si S," ujar Anang kepada Johanes Marliem dalam rekaman tersebut.

Kemudian, Jaksa KPK Abdul Basir langsung mengkonfirmasi kepada Anang. Berdasarkan pengakuan Anang, Asiong merupakan nama lain Andi Narogong sementara S merupakan Setya Novanto.

"Asiong itu Andi?" tanya Jaksa Basir.

"Betul," kata Anang.

Anang mengaku, pada saat itu dia memberitahu Johanes Marliem terkait jatah fee Setnov ditanggung oleh PT Quadra Solution.

"Ya saya ngomong begitu bukan kasih ke Andi, saya kasih tahu ke Marliem bahwa saya juga punya beban," kata dia.

Menurut Anang, Marliem mengeluh harus menanggung beban besar membagi-bagikan fee dalam proyek e-KTP.

"Iya seperti saya bilang tadi," kata Anang.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Fariz Fachryan mengatakan, KPK bisa mengupayakan jemput paksa jika Setya Novanto mangkir kembali dalam pemeriksaan.

"Sehingga KPK dapat melakukan upaya paksa apabila Setya Novanto mangkir dalam pemeriksaan," ujar Fariz saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (6/11/2017).

Menurut dia, pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Golkar oleh penyidik KPK tidak harus melalui surat izin dari Presiden Republik Indonesia.

"Saya pikir alasan Setya Novanto keliru bahwa pemeriksaan dirinya harus izin Presiden," kata Fariz.

Dia menuturkan, pemeriksaan terhadap anggota DPR dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak harus melalui izin presiden. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Karena pengecualian izin tertulis presiden tersebut adalah disangka melakukan tindak pidana khusus. Sedangkan korupsi merupakan tindak pidana khusus, jadi tidak memerlukan izin presiden," ujar Fariz.

Saksikan video pilihan di bawah ini: