SPDP Bocor, Apakah Setya Novanto Sudah Jadi Tersangka E-KTP?

Setya Novanto sempat dijadikan tersangka korupsi e-KTP oleh penyidik KPK, namun gagal dengan putusan Hakim Cepi Iskandar dalam praperadilan.

Dalam ketetapan yang disampaikan Hakim Cepi, penetapan tersangka seharusnya di akhir penyidikan. Meski sebenarnya KPK memiliki undang-undang sendiri, namun tetap harus berdasarkan KUHAP.

Menurut Hakim Cepi, penetapan tersangka terhadap seseorang harus di akhir penyidikan. Hal tersebut bagian dasar dari KUHAP soal penetapan seseorang sebagai tersangka, karena pada UU KPK tidak diatur dengan tegas dan jelas.

Dalam amar putusannya, Hakim Cepi menyebut penetapan tersangka harus bertahap. Mulai dari pemeriksaan saksi, ahli, penyitaan barang bukti, hingga pemeriksaan calon tersangka.

Sejauh ini, diketahui KPK belum memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Setya Novanto. Setya Novanto juga belum diperiksa sebagai tersangka. Novanto, hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi namun mangkir.

Lalu, apakah Setya Novanto kini sudah berstatus tersangka meski SPDP untuknya sudah bocor?

Saat dikonfirmasi ke orang dekat Setya Novanto yakni Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dia mengaku belum tahu hal tersebut. 

"Saya enggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa, saya belum tahu sampai sekarang ada (surat) itu," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2017).

Meski belum bisa menanggapi hal tersebut, Idrus mengaku Partai Golkar tetap menghormasti segala proses hukum termasuk KPK.

"Tetapi kalau ada proses proses seperti itu kita hargai proses itu tapi saya belum tahu sampai sekarang," ujar Idrus.

Dia menambahkan, Golkar sampai saat ini masih menghormati putusan hakim mengabulkan gugatan Setya Novanto dalam praperadilan beberapa waktu lalu.

Sementara Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, heran surat rahasia tersebut bisa tersebar.

"Saya juga belum tahu. Itu kan SPDP. Saya juga belum pernah terima," ujar Yunadi ketika dihubungi Liputan6.com, Senin (6/11/2017).

Oleh karena itu, dia meragukan kebenaran surat tersebut. Jika SPDP itu benar, KPK pasti akan mengumumkannya secara resmi.

"Kalau memang itu benar, pasti panggil wartawan. Itu kan kategori rahasia kan?" kata Yunadi.

Namun, ketika KPK mengklarifikasi SPDP tersebut benar, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: