Miryam S Haryani: Saya Diperiksa untuk Setya Novanto

Miryam merupakan terdakwa dugaan pemberian keterangan tidak benar atau palsu terkait kasus e-KTP. Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa pada KPK.

Selain 8 tahun penjara, jaksa menuntut politikus Hanura itu membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan," kata jaksa Kresno di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017 malam.

Jaksa melanjutkan, perbuatan Miryam Haryani dianggap tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Jaksa juga menilai Miryam tidak menghormati lembaga peradilan. Perbuatan Miryam juga dianggap sangat menghambat proses penegakan hukum khususnya dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Kemudian, sebagai anggota DPR, Miryam dianggap tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lantaran dinilai tidak jujur. Miryam selalu mengaku mendapat tekanan dari penyidik.

Namun, dalam rekaman video yang diputar dan kesaksian penyidik bertolak belakang dengan pernyataan Miryam.

Hal itu diperkuat oleh saksi ahli forensik yang dihadirkan jaksa dan menyebut tidak ada tekanan dari penyidik.

Menurut jaksa, Miryam telah sengaja mencabut keterangan yang sebelumnya telah diperlihatkan kepada dirinya dan ditandatangani. Di mana sebelumnya Miryam juga diminta mengoreksi bila ada kekeliruan.