Cabut Larangan Motor, Sandi Janji Jalur Protokol Tak Semrawut

Rencana Penghapusan Larangan Motor Melintas Jalan Sudirman-Thamrin — Plang pemberitahuan larangan sepeda motor melintas yang terpampang di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/11). Anies meminta ada perubahan agar motor bisa difasilitasi di Jalan MH Thamrin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan ketidaksetujuan soal rencana pencabutan larangan motor di MH Thamrin-Thamrin oleh Gubernur-Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pencabutan larangan tersebut. Dia menjamin langkah ini tidak berpengaruh terhadap lalu lintas Jakarta.

"Terima kasih masukannya Pak Pras dan teman-teman di dewan. Kita pastikan tak akan semrawut lagi," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Begitu juga soal pengamanan VVIP di kawasan protokol itu. Sandiaga menyatakan kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas pejabat.

"Kita pastikan sama Dishub dan polisi bahwa untuk kawasan protokol yang butuh keamanan kenyamanan tinggi maupun VVIP tidak akan semrawut lagi," tegas dia.

Nantinya, bila masih ditemukan pengendara motor yang lewat trotoar atau melawan arus, Sandi memastikan akan meningkatkan sanksi.

"Sekarang alhamdulilah sudah lebih tertata, bisa ditingkatkan. Kita yakin, kalau ada pelanggaran dipertegas," ucap Sandiaga.

2 dari 2 halaman

Tak Setuju

Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengatakan, Pemprov seharusnya mendorong warga naik kendaraan umum, bukan mempermudah warga naik kendaraan pribadi. Untuk itu, dia tidak setuju dengan rencana tersebut.

"Saya tidak setuju, diatur dong. Sekarang kan sudah bagus nih ada pembangunan MRT, busway sudah baik. Jadi kita menekan pengguna jalan naik kendaraan umum," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/11/2017).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, Jalan Medan Merdeka Barat- MH Thamrin adalah kawasan eksklusif di mana istana dan kementerian berada di sana. Karena itu, harus ada pengaturan kendaraan.

"Jalan protokol yang dilalui VVIP, kita atur nanti transportasi massal itu. Itu kan ada istana, ada kementerian semua kalau ada motor seliwar seliwer, bukan kita diskriminasi motor ya, tapi diatur dengan baik," ucap Prasetio.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Vidio Siap Sajikan Program Digitalisasi Produk Aksilarasi Hasil Karya Anak Bangsa

Sandiaga Uno
Tokoh
Sandiaga Uno adalah pengusaha yang kini mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta
Lihat Selengkapnya
Sandiaga Uno
Cabut larangan motor