Tito Karnavian: Kasus Pimpinan KPK Ujian bagi Polri

Liputan6.com, Jakarta - Polri meningkatkan penyelidikan dugaan dokumen palsu dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke penyidikan. Ini adalah kesekian kalinya Polri menindaklanjuti laporan dengan terlapor pimpinan KPK.

"Saya melihat dari kasus ini akan menjadi masalah hukum yang baru. Kasus ini jadi ujian. Praperadilan status tersangka itu relatif masih baru," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Kapolri menindaklanjuti "kegaduhan" terkait beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Tito mengatakan, dirinya sudah memanggil penyidik yang memeriksa laporan tersebut, termasuk Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Herry Rudolf Nahak.

"Saya menanyakan bagaimana proses kasus ini dan bagaimana terbit SPDP, dan saya tanyakan detail yang sebelumnya saya belum tahu," ujar Tito.

Laporan yang dilayangkan Setya Novanto melalui pengacaranya, Sandy Kurniawan, adalah buntut putusan praperadilan yang dimenangi Setya Novanto.

Ketua DPR itu tidak menerima pencekalan yang dilakukan KPK karena menilai putusan praperadilan seharusnya membatalkan pencekalan tersebut.

"Pengacara Setya Novanto melaporkan bahwa administrasi dan tindakan yang diambil juga bisa saja tidak sah. Jadi, ada laporan pemalsuan dan begitu juga pencegahan tidak sah," beber Tito.

Dari penjelasan para penyidik, Tito menyebut bahwa para penyidik tersebut sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada bila ada laporan masuk.

"Penyidik memeriksa, ada beberapa saksi dan dokumen yang dihadirkan, termasuk dokumen praperadilan. Saksi ahli ada dan dianggap kasus ini bisa dimulai penyidikannya," kata Tito.

Selain itu, karena putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka relatif baru, Tito meminta para penyidik untuk berhati-hati dalam melangkah.

"Oleh karena itu, hati-hati karena terjemahan hukumnya bisa berbeda-beda. Maka dari itu, cari saksi ahli lainnya, jangan hanya tiga orang," kata Tito.