Sidang Gugatan Status Cekal Setya Novanto Digelar 14 November

20161213-Setya-Novanto-HA1 — Ketua DPR Setya Novanto, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/12). Novanto dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto menggugat Direktorat Jenderal Imigrasi karena belum mencabut pencegahannya ke luar negeri. Sidang tersebut akan digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur pada pekan depan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, mengatakan bahwa gugatan Setya Novanto akan dilaksanakan pada Selasa, 14 November 2017.

Abdullah mengatakan, pada 31 Oktober 2017, gugatan dengan nomor registrasi 219/G/2017/PTUN.JKT itu menjalani sidang persiapan pertama.

"Pada saat itu, penggugat hadir dan tergugat tidak hadir," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, di kantornya, Jakarta, pada Jumat, 10 November 2017.

Karena tergugat atau dalam hal ini Dirjen Imigrasi tak hadir, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali 7 November 2017. Namun saat itu, baik penggugat dan tergugat hadir.

"Pada sidang kedua, ada perbaikan gugatan dan sudah diperbaiki. Majelis menyebut gugatan (sudah) sempurna," kata Abdullah.

Oleh karena itu, sidang pembacaan gugatan dan jawaban tergugat akan diagendakan pada 14 November 2017.

"Acara sidang adalah pembacaan gugatan dari penggugat dan pembacaan jawaban dari tergugat. Dari pembacaan gugatan dan jawaban ini, majelis hakim akan tentukan sikap dan lakukan penundaan sidang sesuai kalendernya (untuk dilanjutkan ke agenda berikutnya)," pungkas Abdullah.

2 dari 2 halaman

Minta Bantuan KPK

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengaku lembaganya sudah menerima surat gugatan yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto. Novanto tidak terima dicegah ke luar negeri.

Ronny mengaku siap menghadapi gugatan dari Novanto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mantan Kadiv Humas Polri itu menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal tersebut.

Sebab, permintaan perpanjangan pencekalan diajukan lembaga antirasuah. Pencekalan dilakukan lantaran penyidik KPK membutuhkan Novanto sebagai saksi terkait perkara korupsi e-KTP.

"(Tapi) Pencegahan ke luar negeri dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi," kata dia, saat dikonfirmasi, Selasa (24/10/2017).

Surat gugatan itu berkaitan dengan surat perpanjangan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan oleh Ditjen Imigrasi terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Sementara, putusan praperadilan yang memenangkan Setya Novanto juga memerintahkan KPK agar mencabut cekal atas Novanto.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Dianysah menyatakan siap membantu Ditjen Imigrasi. Ia mengatakan KPK punya SDM mumpuni untuk beracara di PTUN.

"Kita punya biro hukum dan biro hukum punya pengalaman terkait adanya gugatan-gugatan, baik praperadilan, perdata, PTUN ataupun langkah hukum lainnya pihak terkait. Jadi tentu akan dihadapi karena itu proses hukum," ujar Febri.

Saksikan video di bawah ini:

Setya Novanto
Tokoh
Setya Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019
Lihat Selengkapnya
Setya Novanto
PTUN

Putu Merta Surya Putra
Author
Nila Chrisna Yulika
Editor
Hotnida Novita Sary
Editor

Sidang Gugatan Status Cekal Setya Novanto Digelar 14 November

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kuatkan Putusan PTUN Jakarta Terkait Bangunan Gedung Kedubes India

Pengacara David Tobing Tegaskan Pembangunan Kedubes India Harus Ikut Aturan RI

Tim Hukum PDIP Belum Ambil Langkah Lain Pasca Putusan PTUN Jakarta, Menanti sikap Megawati

Minta Bantuan KPK

Setya Novanto

PTUN

Penganiaya Dokter Koas Unsri Jadi Tersangka, Polda Sumsel Tak Peduli Siapa Orangtua LD

KPK Geledah Kantor Bank Indonesia

Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD, Siapa Diuntungkan?

Isi Lengkap Surat PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

Polisi Tahan George Sugama Halim, Anak Bos Toko Roti Penganiaya Karyawati

Daftar 27 Kader yang Dipecat PDIP, Termasuk Jokowi dan Gibran

Anak Bos Toko Roti Pernah Aniaya Ibu dan Adiknya hingga Luka Parah

7 Fakta Terkait Kasus Penganiayaan Dokter Muda Unsri, Diduga Perkara Jadwal Jaga Akhir Tahun

BMKG: Ada Ekskalasi Cuaca Selama Musim Nataru di Jalur Mudik

Polisi: Ada 4 Bayi Lahir di Hari yang Sama dengan Bayi Diduga Tertukar di RS Islam Cempaka Putih

5 Zodiak yang Diprediksi Paling Sial di Tahun 2025, Ini yang Harus Dilakukan untuk Mengatasinya

Meski Banyak Kasus, Komisi III Sebut Tak Perlu Evaluasi Penggunaan Senjata Api Polri

Arti Mimpi Dikejar Ular: Tafsir, Makna, dan Penjelasan Lengkap

Makanan Bergizi Gratis dan Pentingnya Nutrisi bagi Pertumbuhan Anak

Saksikan Mega Series Magic 5 Season 3, di Indosiar, Selasa 17 Desember 2024, via Live Streaming Pukul 17.30 WIB

Indonesia Bakal Dominasi 60% Investasi Energi di Asia Tenggara pada 2025

Mantan Asisten Ange Postecoglou Resmi Jadi Pelatih Malaysia, Targetkan Lolos Piala Asia 2027

Perbandingan Besarnya Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Opsen, Begini Perhitungannya

Kata-Kata Polisi soal Kasus Keracunan Massal 30 Tamu Hotel Berbintang di Bandar Lampung

Trik Sederhana Membuat Sambal Matah Lebih Wangi dan Sedap

Parkir di Zona Merah, Berikut Kinerja Kripto ANKR Coin 17 Desember 2024

Ciri-Ciri Reklame: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya

Jadwal Indonesia vs Filipina dalam Lanjutan Piala AFF 2024, Laga Krusial yang Wajib Disaksikan

Dishub Jakarta Siagakan 2.700 Personel Amankan Masa Angkutan Libur Natal dan Tahun Baru