2 Konsep Baru E-KTP Terkait Kolom Penghayat Kepercayaan

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. MK memutuskan agar penghayat kepercayaan dimasukkan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya telah menemukan dua konsep untuk memasukkan penghayat kepercayaan ke e-KTP. Namun, ini masih dalam tahap didiskusikan.

"Ada dua format soal kolom kepercayaan yang tengah didiskusikan," ucap Zudan dalam acara diskusi loka karya Kemendagri di Bandung, Minggu 12 November 2017.

Dia menjelaskan dua konsep tersebut adalah, pertama mengubah kolom 'Agama' menjadi 'Agama/Kepercayaan' dengan menuliskan nama agama yang diakui pemerintah. Sementara untuk nama aliran kepercayaan tidak disebut, cukup ditulis 'Penghayat Kepercayaan' atau 'Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.

Konsep kedua, mengubah kolom 'Agama' menjadi 'Agama/Kepercayaan' dengan menuliskan nama agama yang diakui pemerintah, namun untuk nama aliran kepercayaan dapat disebut dengan syarat telah didaftarkan atau memiliki organisasi.

"Kalau mengambil pilihan (pertama), maka dalam database akan dicatat induk organisasinya," jelas Zudan.

Meski demikian, masih kata dia, baik Kemendagri, Kemendikbud, dan Kementerian Agama, masih mencari formulasi tepat.

"Ini terus didiskusikan mencari formulasi tepat. Karena kita perlu untuk perencanaan, mendata dengan pasti berapa pemeluk masing-masing penghayat kepercayaan itu," tandas Zudan.