Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR, Mahyudin menayangkan tragedi yang terjadi di Suriah, yang menurutnya akibat provokasi dan adu domba. Mahyudin menegaskan bahwa provokasi dan adu domba telah membuat umat (rakyat) Suriah terbelah. Bukan hanya rakyat, perpecahan juga terjadi di kalangan ulama dan pemimpin negara itu.
"Kita bersyukur Indonesia tidak mengalami kejadian seperti di Suriah. Karena itu jaga persatuan dan kesatuan," ucap Mahyudin Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada generasi muda yang tergabung dalam KNPI Kabupaten Kutai Timur di Kantor Bupati Kutai Timur, Sangatta, Kalimantan Timur, Senin (13/11).
Sosialisasi Empat Pilar MPR, menurut Mahyudin, adalah untuk menanamkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati dan siap berkorban untuk NKRI. "Hati-hati. Persatuan jangan kita pertaruhkan. Sosialisasi Empat Pilar MPR ini adalah untuk menjaga persatuan," ujarnya.
Mahyudin meminta generasi muda untuk tidak melupakan sejarah. Belanda bisa menjajah Indonesia ratusan tahun karena politik divide et impera atau politik pecah belah dan adu domba. "Jasmerah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan mengulangi sekali lagi pecah belah dan adu domba," pintanya.
Para pendiri bangsa, lanjut Mahyudin, sepakat mendirikan NKRI untuk memayungi ratusan suku bangsa, ribuan pulau, agama yang beragam. "(NKRI) ini jangan diutak-atik," tegasnya.
Indonesia adalah bangsa yang hebat karena bisa menyatukan keragaman dan kemajemukan rakyatnya. Mahyudin mencontohkan Belgia tidak bisa menyatukan dua etnis (Perancis dan Belanda), begitu pula dengan bangsa Arab yang sulit bersatu. Indonesia negara ajaib karena bisa mempersatukan keragaman.
"Banyak orang (pihak atau bangsa lain) yang tidak suka Indonesia bersatu. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak pernah ada. Jika Pancasila diganti, NKRI bisa bubar. Jangan mau dipecah belah," ucap Mahyudin.
Sosialisasi Empat Pilar MPR ini menghadirkan narasumber Iwan Datu Adam (anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat) dan dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur H. Kasmidi Bulang, ST, MM, dan Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi.
(*)