KPK: Hak Imunitas Tidak Melindungi Orang yang Diduga Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari alasan Ketua DPR RI Setya Novanto karena tidak memenuhi panggilan penyidik, Senin, 13 November 2017. Sedianya, Setnov akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

Dengan absennya Setya Novanto di pemeriksaan kali ini, berarti sudah tiga kali dia tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.

Atas ketidakhadirannya, Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengirim surat kepada KPK dengan berkop DPR yang ditandatanganinya sendiri sebagai Ketua DPR.

Di sini, Novanto menyebut bahwa KPK tidak dapat memeriksanya tanpa persetujuan Presiden berdasarkan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Selain itu, Setya Novanto juga berdalih lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu tidak dapat memeriksanya karena memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

Terkait hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hak imunitas yang dimiliki oleh Ketua DPR bukan berarti kebal hukum.

"Tentu jangan sampai itu dipahami ada orang yang kebal secara hukum, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira," ujar Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin 13 November 2017.

Menurut dia, hak imunitas tidak bisa melindungi orang karena diduga korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi.

Menurut dia, dalam Pasal 245 ayat (3) UU MD3 menyatakan ketentuan izin Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, tidak berlaku jika pemanggilan terhadap anggota DPR berkaitan dengan tindak pidana khusus seperti korupsi.

"Misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan Presiden atau tidak, saya kira itu cukup jelas. Banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus e-KTP. Apalagi pemanggilan sebagai saksi," kata Febri.