Pimpinan DPR: Segera KPK Selesaikan Kasus Setya Novanto

Agus Hermanto juga membantah jika pimpinan ataupun anggota dewan itu kebal hukum. Hal ini lantaran mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto saat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak seperti itu sebenarnya. Karena semuanya itu kita serahkan kembali kepada Pak Novanto dan kepada pimpinan KPK,” ujar Agus.

Terkait mangkirnya Novanto dengan mengirimkan surat dari Kesetjenan DPR dan alasan pemanggilannya harus dengan seizin Presiden, Agus menyebut itu atas nama Novanto sendiri.

“Ini kan yang disampaikan Pak Nov secara pribadi beliau sebagai Ketua DPR, sehingga bisa saja menggunakan kop DPR secara pribadi karena yang tanda tangan beliau sendiri. Ini tentunya secara kedinasan juga bisa digunakan dan memang hal-hal yang seperti ini secara lazim bisa saja digunakan,” terang dia.

Tak hanya itu, Agus mengaku, keluarnya surat tersebut juga tanpa melalui rapat pimpinan atau rapim. Karena, kata dia, itu bukanlah merupakan urusan DPR.

“Rapim itu untuk menentukan segala jalannya daripada ke DPR-an. Ini kan yang menyangkut pribadi Pak Nov. Kalau rapim itu menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan, bahkan pelaksanaan ke DPR-an,” tutur dia.

Agus menilai, aturan tersebut memang ada mengingat saat ini Novanto memang menjalankan fungsinya sebagai pimpinan para anggota dewan.