Ketua Umum PP Muhammadiyah: Apa pun Jabatannya Harus Taat Hukum

Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai kasus hukum yang menimpa Setyo Novanto harus diselesaikan secara kooperatif, yaitu di pengadilan. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPR itu gagal dibawa oleh penyidik KPK yang akan menangkapnya karena tidak berada di kediaman pada Rabu 15 November 2017 malam.

"Saya yakin Setnov punya jiwa besar sebagai negarawan untuk mengikuti proses hukum," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (16/11/2017).

Menurut dia, siapa pun yang jadi tersangka dan merasa diperlakukan tidak adil bisa menempuh proses hukum, tetapi jangan melawan hukum.

Muhammadiyah, tuturnya, konsisten bahwa penegakan hukum harus tetap berada di bawah koridor hukum dan mendukung KPK dengan pemberantasan korupsi yang berdiri di atas prinsip hukum.

Ia juga meminta supaya jangan mencampuradukkan politik dengan hukum. Artinya, siapa pun yang menjadi tersangka harus diletakkan sebagai warga negara yang taat hukum, tanpa terkecuali.

"Apakah dia pejabat publik, ketua partai, ormas, itu hanya posisinya saja dan semua harus taat hukum," kata Haedar.

Ia percaya KPK memiliki mekanisme hukum yang tepat untuk melakukan itu tanpa terjebak pada kontroversi. Hal itu juga berlaku bagi partai atau ormas yang seharusnya tidak menghalangi proses penetapan tersangka.

Haedar sendiri mempersilakan pihak terkait untuk bertanding di pengadilan karena tempat itu terbuka untuk menyelesaikan masalah serta mengungkap kebenaran.

"Kami mengimbau pengadilan di Indonesia harus adil objektif dan berdiri tegak di atas prinsip hukum," ucap Haedar.