Gubernur Sultra Nonaktif Nur Alam Didakwa Perkaya Diri Rp 2,7 M

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam telah merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Nur alam juga didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur.

Menurut jaksa, Nur Alam telah melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian dari Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi jadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Dari perbuatan melawan hukum itu, Nur Alam diduga telah memperkaya diri sebesar Rp 2,7 miliar. Selanjutnya Nur Alam juga memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 miliar.

"Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Jaksa Afni Carolina membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Jaksa mengungkapkan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Nur Alam berawal sejak tahun 2009. Saat itu, Nur Alam minta anak buahnya Ikhsan Rifani untuk dicarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kemudian, Rifani menyampaikan bahwa PT AHB sesuai dengan permintaan Nur Alam.

Kemudian Rifani menjalankan arahan Nur Alam dengan menyerahkan dokumen terkait PT AHB kepada Widdi Aswindi. Dalam dakwaan Widdi disebut selaku konsultan pemenangan Nur Alam saat mencalonkan diri sebagai gubernur.

Setelah itu, Rifani menyerahkan dokumen perusahaan PT AHB kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi Sultra tahun 2008-2013, Burhanuddin. Dari dokumen itu, Burhanuddin kemudian membuat surat permohonan IUP eksplorasi atas nama PT AHB.

"Rifani kemudian membawa surat permohonan itu untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PT AHB M Yasin Setiawan Putra," imbuh jaksa.

Menurut jaksa, draf surat permohonan itu mencantumkan tanggal mundur (backdated), yakni tanggal 28 November 2008. Dan masih menurut Jaksa, Nur Alam bersama Burhanuddin dan Widdi Aswindi memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB dengan melanggar prosedur.

"Nur Alam membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan sesuai dengan ketentuan. Padahal semua proses persetujuan yang dilakukan Nur Alam bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," ujar Jaksa.