HEADLINE: Kolam Ikan hingga Pemburu Tikus di RAPBD DKI

Sah Dilantik, Anies-Sandi Resmi Pimpin DKI Jakarta — Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). Anies-Sandi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 DKI tengah disusun. Pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengajukan angka Rp 77,1 triliun.

Nilai yang diajukan lebih besar dari APBD 2017 DKI yang jumlahnya Rp 71,89 triliun. Publik pun berpartisipasi, memasang mata, untuk mengawasi prosesnya.

Selisih APBD 2017 dan RAPBD 2018 hanya Rp 6 triliun. Namun, ada pos-pos yang dinilai mendapat anggaran terlampau besar.

Sebut saja anggaran kolam ikan DPRD DKI yang dianggarkan sebesar Rp 620,7 juta. Kolam asimetris berukuran sekitar 8x4 meter itu akan direnovasi dan diperdalam. Juga akan diisi dengan ikan koi.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengingatkan, pengajuan anggaran harus disesuaikan dengan manfaatnya.

"Apakah taman bisa dipakai? Apakah esensi taman? Apakah tambah apik atau kolam memang rusak? Itu harus dilihat sejauh mana manfaatnya, sejauh mana itu mempengaruhi kinerja," kata Yayat ketika dihubungi Liputan6.com, Kamis (23/11/2017).

Yayat menambahkan, harus ada prioritas dalam penyusunan RAPBD 2018. "Titik tolaknya pada apa prioritas, misalnya, transportasi, penanganan banjir, pembangunan rusun, untuk penanganan sembako, KJP. Itu harus jadi fokus," lanjut dia.

Yayat meminta masyarakat harus ikut mengawasi penyusunan RAPBD 2018 DKI. Terlebih, saat ini, warga bisa mengakses e-budgeting melalui apbd.jakarta.go.id.

"Kita, masyarakat, harus selalu memperbandingkan besaran anggaran dengan nilai manfaatnya," kata dia.

Tampilan depan kolam air mancur di kawasan DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (22/11). Pemprov DKI Jakarta akan merenovasi air mancur tersaebut dengan anggaran sebesar Rp620 juta yang masuk dalam RAPBD 2018. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Usulan proyek renovasi itu berasal dari DPRD. Pihak dewan mengaku punya alasan mengapa Rp 620,7 juta harus dianggarkan hanya untuk kolam ikan.

"Sifatnya perawatan, pemeliharaan. Ada keinginan untuk mengembangkan kolam menjadi kolam ikan koi," kata Sekretaris Dewan DKI Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/11/2017).

"Kalau ikan koi kan harus bentuk kolamnya khusus, kedalamannya, ketinggian air, sehingga kita harus ada alat khusus."

Biaya tersebut lebih besar jika dibandingkan perbaikan kolam air mancur menari di Monas hanya menelan dana Rp 400 juta. Kolam dengan luas sekitar 200 meter itu dibangun dengan dana urunan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Kepala Kantor Pengelola Kawasan (KPK) Monas Sabdo Kristianto, dan musisi Addie MS.

Alokasi uang untuk perbaikan kolam DPRD ini pernah dihapus oleh Sumarsono, yang saat itu menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, ketika Ahok menghadapi proses hukum. Sebelumnya, renovasi tersebut dianggarkan sebesar Rp 579 juta.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mencoretnya lantaran dinilai tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberi sinyal sepakat dengan usulan DPRD. Menurutnya, anggaran tersebut wajar karena kolam dapat menambah kesejukan dan persatuan antara eksekutif dan legislatif.

"Alhamdulillah, jadi sejuk. Jadi air mancur itu menambah kesejukan di kita dan air itu sumber kehidupan. Jadi kalau airnya mancur kehidupannya juga terpancur," kata Sandiaga.

Anggaran Kunker

Tak hanya itu, anggaran untuk DPRD DKI pun menjadi sorotan. Salah satunya, anggaran kunjungan kerja (kunker) komisi-komisi dewan.

Pengajuan anggaran ini masuk ke RAPBD DKI di pos anggaran sekretariat dewan. Nilainya sebesar Rp 107,79 miliar. Pada situs apbd.jakarta.go.id, angka tersebut naik sebesar Rp 79 miliar dari APBD tahun lalu sebesar Rp 28,75 miliar.

Anggaran itu antara lain untuk uang harian perjalanan dinas, yang dipatok sebesar Rp 31 miliar untuk 7.752 orang.

Jadi, tiap anggota dewan akan mendapat uang perjalanan dinas sebesar Rp 4 juta per hari saat kunker.

Dengan anggaran itu, dalam satu bulan, satu anggota DPRD dapat empat kali melakukan kunker.

Liputan6.com juga menemukan anggaran pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI yang naik.

Tahun lalu, alokasinya hanya Rp 3,8 miliar. Dalam RAPBD 2018, anggarannya naik empat kali lipat menjadi Rp 16,1 miliar.

Mata anggaran pembahasan panitia khusus dan kepanitian lain juga naik. Pada 2017, Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp 3,6 miliar. Namun, pagu anggaran di RAPBD 2018 menjadi Rp 29,2 miliar.

Ada lagi biaya medical check up bagi pimpinan dan anggota dewan. Tahun lalu nilai pagunya hanya Rp 689 juta. Pada RAPBD 2018 naik jadi Rp 1,2 miliar.

Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di RAPBD 2018 juga melonjak. Dana yang diajukan naik dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28,5 miliar dengan jumlah anggotanya dari 15 menjadi 74.

Pemprov DKI juga mengajukan 104 badan, lembaga, organisasi swasta, dan organisasi masyarakat yang akan mendapatkannya dana hibah senilai Rp 1,75 triliun. Pada APBD DKI 2017 anggaran hibah sebesar di angka Rp 1,3 triliun.

Dalam RAPBD 2018 juga mencakup anggaran untuk memburu tikus sebesar Rp 280 juta. Sebelumnya, dalam APBD 2017 sebesar Rp 266 juta.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyemprotan pengendalian pest control dan rodent control sebesar Rp 103.356.000. Ada juga pembelian lem tikus sebesar Rp 1.134.302 untuk rumah dinas Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ada juga Rp 103.356.000 untuk penyemprotan pest control dan rodent control di balai kota. Kemudian ada pembelian lem tikus Rp 72.527.400 untuk di lingkungan kantor Anies-Sandi tersebut.

2 dari 2 halaman

Gubernur Anies Minta Warga Awasi RAPBD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku senang karena banyak pihak berpartisipasi mengawal Rancangan APBD 2018 DKI.

"Kita bersyukur bahwa banyak partisipasi dari warga. Kita memang ingin agar anggaran ini dilihatin orang banyak," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Menurut dia, saat ini anggaran yang masuk di RAPBD belum final, oleh karena itu masih bisa dikritisi. Ia menyebut, makin banyak yang mengawal APBD sejak awal maka lebih baik.

"Banyaknya mata yang melihat, maka Insyaallah, dana ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Jadi saya malah makin bersyukur. Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat, makin baik," ucapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam era kepemimpinan Anies-Sandi juga meminta kenaikan atas anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ini merupakan realisasi dari janji kampanyenya.

Pada 2017, KJP mendapat anggaran Rp 3,4 triliun. Sementara KJP Plus yang dijanjikan Anies-Sandi dianggarkan Rp 3,9 triliun dalam RAPBD 2018.

Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersiap menggelar rapat dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa(17/10). Anies-Sandi tampak necis mengenakan pakaian dinas PNS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tak hanya itu, Pemprov DKI mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 885 miliar untuk membeli enam produk pangan. Keenam produk itu, yakni daging sapi, daging ayam, telur, beras, susu dan ikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak membantah bila penambahan subsidi susu dan ikan termasuk bagian dari 'revolusi putih'.

"Untuk susu dan ikan beku, Dinas KPKP masih mencari perusahaan yang mampu melakukan pengadaannya. Sebab, baru tahun ini pemerintah DKI mulai menyubsidi kedua produk pangan tersebut," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Menurut dia, subsidi ikan dan susu diperlukan untuk menambah asupan protein warga DKI. "Jadi susu dan ikan ini merupakan bagian daripada penyiapan protein bagi masyarakat kita. Kemarin sudah disuplai dengan daging sapi, daging ayam, ada telur juga di food station," ucap Sandi.

Apalagi, lanjut dia, Indonesia adalah negara maritim. Maka, sudah seharusnya masyarakat mengonsumsi ikan.

"Kita negara kelautan, negara kemaritiman, apalagi Bu Susi sudah tenggelamkan semuanya (kapal ikan ilegal), jadi ikan yang berlimpah. Kita harus pastikan masyarakat kita bisa mengkonsumsi ikan, frozen fish," ujar Sandi.