Liputan6.com, Jakarta - Rapat pleno Partai Golkar yang dilakukan pada Selasa 21 November, membahas nasib sang Ketua Umum Setya Novanto usai ditahan KPK terkait kasus e-KTP. Hasil rapat pleno itu memutuskan Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR, sambil menunggu putusan sidang praperadilan.
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan rapat pleno yang terdiri dari 35 pembicara tersebut berjalan secara bebas dan transparan.
Baca Juga
"Waktu pleno berlangsung sangat dinamis, sangat transparan, bisa mengemukaan tanpa tekanan apapun," ujar Sarmuji dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Advertisement
Menurut Sarmuji, para peserta pleno bisa berbicara dalam perspektif yang berbeda-beda. Dia mengakui dalam pleno terdapat perbedaan pendapat, mulai dari pendapat yang menginginkan Musyawarah Nasional Luar Biasa dan juga yang ingin mempertahankan Setya Novanto.
"Ada yang minta Setya Novanto bertahan, ada yang minta Plt, saling bersebrangan. Ada sedikit gebrakan meja," ucap Sarmuji.
Kendati begitu, kata dia, pleno bisa mencapai titik kesepahaman. Hasil rapat pleno juga menurutnya telah mengakomodasi berbagai perspektif yang disampaikan.
"Semua diakomodasi, hasil merupakan jalan yang paling penting. Plt sudah ada jalannya. Semua diakomodasi di rapat pleno kemarin," jelas Sarmuji.
Â
Hasil Rapat Pleno
Beberapa hari lalu, Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas masalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi e-KTP. Rapat pleno ini pun menghasilkan lima putusan.
"Rangkaian kesimpulan pertama menyetujui Idrus Marham sebagai Plt (pelaksana tugas) sampai ada putusan praperadilan," ujar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa 21 November 2017.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie atau Ical meminta agar semua kader partai pohon beringin menghormati keputusan rapat pleno soal Setya Novanto. Dia tidak ingin suara Golkar terpecah karena keputusan pleno tersebut.
Dia menegaskan hasil pleno merupakan keputusan tertinggi ketiga Partai Golkar setelah Munas/Munaslub dan Rapimnas. Untuk itu, Ical meminta para kader menjaga keutuhan Partai Golkar.
Advertisement