Nurdin Halid: Golkar Harus Munaslub dan Punya Ketum Baru

Rapat Pleno Partai Golkar — Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid dan jajaran petinggi partai menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (21/11). Rapat digelar sebagai sikap atas penahanan Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus e-KTP. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki posisi partainya di tahun politik 2018-2019, selain pergantian ketua umum.

Menurut dia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah wajib guna mendongkrak kinerja partai.

"Partai Golkar harus konsolidasi organisasi, artinya harus Munaslub dan melahirkan pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," kata dia dalam diskusi di Hotel Saripan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2017.

Nurdin mengakui, gejolak dalam partainya penyebab penurunan posisi partai berlambang beringin tersebut.

Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan, elektabilitas Golkar (10,9 persen) berada di urutan ketiga, setelah PDIP (23,4 persen) dan Gerindra (13,6 persen).

"Angka elektabilitas 10 persen bagi saya itu tidak mengagetkan, sesuatu yang sudah kami prediksi. Cukup memprihatinkan dan menggugah seluruh kader kami untuk bisa meningkatkan kinerja partai baik, baik kerja politik, sosial, dan kemasyarakatan," jelas Nurdin.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Jangan Ditunda-tunda

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu 26 November 2017.

Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau Munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg) karena penandatanganan caleg bukan oleh Pelaksana Tugas (Plt), tetapi seorang ketua umum.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.