Kemenko PMK & PP Muhammadiyah Bersinergi di Bidang Kemanusiaan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan PP Muhammadiyah siap berkomitmen dan bersinergi dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini diungkapkan Menterti Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Acara yang berlangsung di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama oleh Puan Maharani dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Mereka juga saling bertukar cindera mata.

Kerja sama dengan PP Muhammadiyah tersebut dilatar belakangi dengan adanya kesamaan persepsi dalam menghadapi dan menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

Para tokoh Muhammadiyah sejak era KH.Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sekarang mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan bangsa. Dalam hal kebangsaan, Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar telah menghasilkan keputusan resmi yang penting dan strategis, salah satunya tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Ini merupakan sikap, keyakinan, dan komitmen kebangsaan Persyarikatan Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Puan, Pemerintah saat ini juga sedang mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan sektor unggulan. Salah satu agenda strategis untuk dapat menjalankan percepatan pembangunan tersebut adalah meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas salah satunya dengan menerapkan gerakan nasional revolusi mental.

"Saat ini pemerintah memiliki fokus untuk bisa membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun yang paling penting, itu adalah bagaimana sumber daya manusianya dapat memadai dan mencukupi dalam semua hal yang sedang dibangun. Pembangunan infrastruktur ini merupakan langkah untuk mencapai hasil dalam jangka panjang, sedangkan jangka pendek dan menengah diwujudkan dengan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa berkompetisi, berkualitas, dan tentu saja siap untuk memanfaatkan semua infrastruktur yang sedang dibangun," ujarnya.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, tentunya diperlukan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dengan bergotong royong, akan dapat memperluas jangkauan kualitas dan kuantitas capaian dalam memajukan bangsa dan negara. Kiprah Muhammadiyah dalam perjalanan perjuangan bangsa dan membangun Indonesia dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan, telah membuktikan komitmennya untuk memajukan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam ikut bergotong royong memperkuat pembangunan manusia yang berkualitas sebagai modal dalam memajukan Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi Revolusi Mental secara bertahap dengan melibatkan santri-santri di semua pesantren yang ada di bawah koordinasi PP Muhammadiyah.

Kerja sama antara Kemenko PMK danMuhammadiyah, yang ditandatangani pada Sabtu (25/11/2017), merupakan sinergi dan komitmen bersama dalam menjadikan Indonesia yang sejahtera, maju, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Beberapa hari yang lalu, Muhammadiyah juga baru saja menggelar miladnya yang ke-105 di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Puan tak lupa mengucapkan selamat kepada PP Muhammadiyah.

"Saya juga menyampaikan Selamat Milad Muhammadiyah ke-105. Semoga Muhammadiyah dapat terus mengawa lPancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika," ucapnya.

Di akhir sambutannya, Puan mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Ia juga tak lupa mengajak kembali semua pihak untuk bekerja sama membangun Indonesia yang lebih baik.

"Jangan sampai nota kesepahaman ini hanya sebagai acara seremonial belaka. Kerja sama ini tentunya harus dapat terimplementasi secara konkret. Untuk itu, marilah kita semua kerja bersama, membangun rumah Indonesia yang sejahtera, maju, dan berkepribadian," kata dia.

(*)