Bareskrim: Korupsi Kapal Patroli Kemenhub Rugikan Negara Rp 29 M

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan 65 unit kapal patroli fibre pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2013-2014.

Hasil penyidikan sementara, korupsi ini membuat negara rugi Rp 29 miliar.

"Nilai kerugian negara Rp 29 miliar yang didasarkan baik kepada beberapa kapal yang sudah dikirim oleh pelaksana pekerjaan namun belum diterima oleh Kementerian Perhubungan maupun terhadap kapal yang belum dikirim atau yang belum diselesaikan sama sekali pekerjaannya oleh pelaksana pekerjaan," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Hanya saja, Wiyagus mengatakan, pihaknya masih melakukan penghitungan lebih dalam lagi terkait kerugian negara atas kasus ini. Satu di antaranya yaitu dengan melakukan proses pengecekan fisik.

"Untuk fix-nya (kepastian nilai riil) masih dalam tahap proses perhitungan," ucap Wiyagus.

Menurut dia, Bareskrim tengah melakukan pengecekan terhadap 18 unit kapal bermasalah tersebut yang berada di sejumlah wilayah, di antaranya Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin, dan Labuan Bajo.

"Rinciannya 2 unit kapal kelas III, 6 unit kapal kelas IV, dan 10 unit kapal kelas V," ungkap Wiyagus.

Pada pengecekan fisik kapal, sambung dia, penyidik melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah tenaga ahli dari Biro Klafikasifikasi Indonesia. Pengecekan fisik meliputi bangunan kapal, penilaian kekuatan konstruksi kapal, verifikasi instalasi mesin listrik dan peralatan navigasi tentunya.

"Nanti akan diketahui apakah sesuai dengan kontrak pengadaan," tambah Wiyagus.