Wasekjen Golkar: Setya Novanto Sebaiknya Mundur

KPK Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka — Tersangka kasus korupsi E-KTP Setya Novanto berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/11). Ketua DPR RI tersebut tidak memberikan komentar apa pun terkait pemeriksaannya kali ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Desakan agar Setya Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar makin menguat. Dorongan itu juga muncul dari internal Golkar.

Sebaiknya menurut saya, lebih elegan (Novanto) dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai ketum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Terlebih, lanjut dia, Novanto tengah berhadapan dengan kasus hukum. Ia ditahan KPK karena diduga terlibat kasus korupsi e-KTP.

Beberapa waktu lalu, Rapat pleno Partai Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan Setya Novanto (SN). Putusannya akan menjadi dasar memutuskan arah partai beringin ke depan.

Meski demikian, desakan digelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk mencari pengganti Novanto terus menggema. Ace menilai, desakan mengadakan munaslub dijamin dalam AD/ART Partai Golkar.

Soal sikap Novanto sendiri, Ace mengaku belum tahu pasti. Ia belum mengetahui apakah Novanto bersedia melepas jabatannya sebagai Ketua Umum atau tidak.

"Saya belum tahu tentang posisi terakhir, apakah Pak SN akan mundur sebagai Ketum DPP PG," ujar Ace.

2 dari 2 halaman

Harapan Ketua MPR

Tak hanya dari internal Golkar, Ketua MPR Zulkifli Hasan pun meminta agar Setya Novanto atau Setnov dapat legowo dengan mundur dari jabatan kursi pimpinan DPR.

"Saya sudah meminta kan awal-awal kalau enggak lupa, Pak SN mundur itu baik untuk SN, baik untuk DPR, untuk Golkar, nah itu pesan saya," ujar pria yang karib disapa Zulhas ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Menurut dia, apabila Setnov bersedia mundur dari kursi Ketua DPR, maka dapat segera diproses penggantiannya oleh Fraksi Partai Golkar.

"Kalau SN mundur kan bagus, cepat langsung diganti biar enggak lama kosong. Makanya bagus buat SN, DPR, Golkar," ucap Zulhas.

Terkait Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang hingga saat ini belum bersidang soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov, Zulhas mengatakan, tetap saja MKD tak bisa mengganti Novanto dari kursi pimpinan DPR.

"MKD sidang terus Golkar enggak ngusulin, bagaimana hayo? Partai lain mana bisa mengganti, kan itu haknya Golkar," kata dia.

Semua, lanjut Zulhas, tergantung dari Fraksi Partai Golkar untuk mencari pengganti Setya Novanto.

"Makanya bagus kalau SN mundur, bagus buat Golkar, DPR, SN, cepat, kan SN juga masih Ketum Golkar," papar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini