Setya Novanto yang Kian Terpuruk

Meski dalam rapat pleno Partai Golkar pekan lalu posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak tersentuh, bukan berarti Setnov sudah aman. Justru, upaya untuk mendongkel dirinya dari pucuk kekuasaan partai berlambang beringin terus digalang.

Terakhir, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyerukan Setnov untuk mundur.

"Sebaiknya menurut saya, lebih elegan (Novanto) dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai ketum," kata Ace Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Soal sikap Setnov sendiri, Ace mengaku belum tahu pasti. Ia belum mengetahui apakah Novanto bersedia melepas jabatannya sebagai Ketua Umum atau tidak.

"Saya belum tahu tentang posisi terakhir, apakah Pak SN akan mundur sebagai Ketum DPP PG," ujar Ace.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng, yang mengatakan dirinya berharap penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu 26 November 2017.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.

"Agenda Munaslub adalah tunggal yaitu pemilihan Ketum baru," tutur Mekeng yang juga Ketua Komisi XI DPR.

Menurut dia, dukungan menggelar Munaslub sudah sangat kuat. Mayoritas pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar sudah mendorong dilakukan Munaslub.

Soal keterlibatan DPD Partai Golkar agaknya bukan isapan jempol semata. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid menyebut bahwa rapat yang dihadiri seluruh Ketua DPD I sejatinya tetap menginginkan dilaksanakannya Munaslub.

Hal itu disampaikan Nusron usai mengikuti rapat bersama 34 utusan DPD I Partai Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu 25 November 2017 malam. Dalam pertemuan itu, seluruh DPD sepakat terhadap lima poin hasil pleno pada 21 November 2017 lalu.

"Suasana kebatinan mengarahnya ke sana (Munaslub). Kalau toh‎ ada bahasa-bahasa yang lebih halus dalam rangka menjaga perasaan," ujar Nusron.

Dia mengklaim, mayoritas kader Golkar mulai menyadari bahwa Munaslub harus segera dilaksanakan demi menyelamatkan partai. Dia memprediksi Munaslub ini akan digelar pada Desember 2017.

"Insya Allah, bila Allah menghendaki (15 Desember Munaslub). Belum tahu tempatnya, tapi kira-kira ya di Jakarta," kata dia.

Bahkan, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim ada 20 DPD Partai Golkar yang sepakat mendorong digelarnya Munaslub untuk menyikapi permasalahan hukum Setya Novanto.

"Kami lagi konsolidasi DPD I, ada 20 yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya, enggak usah disebutin, yang jelas Jawa sudah semuanya," ujar Dedi Mulyadi ditemui di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2017.

Dorongan Munaslub, kata Bupati Purwakarta itu, dilakukan untuk kembali membuat Golkar berjaya. Dia menekankan saat ini permasalahan yang dihadapi Golkar tak bisa hanya disikapi lewat rapat pleno atau rapat pimpinan nasional.

"Saya akan senantiasa konsisten harus mengambil langkah-langkah penyelesaian pergantian pimpinan Partai Golkar," jelas Dedi.

Tidak sekadar wacana, nama pengganti Setnov pun sudah dimunculkan. Hingga saat ini, satu nama disepakati banyak kalangan internal Golkar, yaitu Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja.

Disengaja atau tidak, kader Partai Golkar yang mendorong digelarnya Munaslub kompak menyebut nama Airlangga Hartarto sebagai suksesor Setya Novanto.

Ketua DPP Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng, misalnya, menegaskan ‎saat ini dukungan yang begitu besar diberikan ke kader senior Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian itu.

Menurut dia, sosok Airlangga untuk memimpin Partai Golkar sangat tepat. Terlebih adanya banyak dukungan dari para kader.

"Dari kiri-kanan, atas-bawah, dukungan ke Pak Airlangga sudah sangat besar. Pak Airlangga punya kemampuan dan pengalaman. Dia sangat tepat pimpin Golkar," ujar Mekeng.

Tak hanya Mekeng, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dirinya telah memberikan dukungan kepada Airlangga untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

"Saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya. Artinya tidak pernah berurusan dengan KPK, Kejaksaan atau apa pun. Tidak pernah juga soal yang lain. Jadi harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Dia menuturkan, kader Golkar yang paling sedikit permasalahannya, bisa menjadi syarat tambahan yang menentukan orang tersebut memenuhi kriteria terpilih sebagai Ketua Umum Golkar atau tidak. Selain, loyal pada partai dan pernah menjadi pengurus.

"Prinsip saya sederhana, kalau mau Munaslub pilihlah tokoh Golkar yang di samping memenuhi syarat, syarat itu banyak pernah jadi pengurus minimal 5 tahun, tentu orangnya baik dan mengabdi sama partai. Salah satunya syaratnya ialah paling kurang masalahnya di antara semua calon yang muncul," tegas JK.

Di sisi lain, kursi Ketua DPR yang hingga kini diduduki oleh Setnov juga sedang terancam. Sejumlah fraksi di DPR mendesak Setnov segera diganti karena dinilai akan merusak citra lembaga jika dibiarkan.

Bahkan, Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta agar Setnov dapat legowo dengan mundur dari jabatan kursi pimpinan DPR.

"Saya sudah meminta kan awal-awal kalau enggak lupa, Pak SN mundur itu baik untuk SN, baik untuk DPR, untuk Golkar, nah itu pesan saya," ujar pria yang karib disapa Zulhas ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Menurut dia, apabila Setnov bersedia mundur dari kursi Ketua DPR, maka dapat segera diproses penggantiannya oleh Fraksi Partai Golkar.

"Kalau SN mundur kan bagus, cepat langsung diganti biar enggak lama kosong. Makanya bagus buat SN, DPR, Golkar," ucap Zulhas.

Terkait Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang hingga saat ini belum bersidang soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov, Zulhas mengatakan tetap saja MKD tak bisa mengganti Novanto dari kursi pimpinan DPR.

"MKD sidang terus, Golkar nggak ngusulin bagaimana hayo? Partai lain mana bisa mengganti, kan itu haknya Golkar," kata dia.

Semua, lanjut Zulhas, tergantung dari Fraksi Partai Golkar untuk mencari pengganti Setnov.

"Makanya bagus kalau SN mundur, bagus buat Golkar, DPR, SN, cepat kan, kan SN juga masih Ketum Golkar," papar dia.

Zulhas berujar, sampai saat ini tidak ada lobi yang dilakukan. Yang jelas, kata dia, tak ada gunanya sidang MKD kalau Golkar tidak ingin menggantikan posisi Setnov selaku Ketua DPR.

"Enggak ada tuh (lobi), semua sudah saya sampaikan kepada fraksi, sampaikan Pak SN bagus mundur, bagus buat SN, DPR, Golkar," jelas Zulhas.

Saksikan video pilihan berikut ini: