Hakim MK: Setya Novanto Tak Punya Legal Standing Gugat UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Setya Novanto atau Setnov memberikan kuasanya kepada Fredrich Yunadi dalam sidang dengan agenda pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK). Setya Novanto menguji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua pasal yang digugat, yaitu Pasal 46 ayat 1 dan 2 mengatur prosedur penetapan sebagai tersangka dan haknya. Kemudian, Pasal 12 ayat 1 huruf b tentang pencegahan dan pencekalan ke luar negeri.

Dalam sidang tersebut, Fredrich tidak tampil dominan seperti biasanya. Dia banyak mengeluarkan kata siap dan siap salah kepada Hakim Panel MK. Adapun Ketua Hakim Panel dipimpin Suhartoyo, dengan anggota hakim Maria Farida dan hakim Saldi Isra.

Jalannya sidang diwarnai dengan banyak perbaikan yang diberikan oleh hakim panel. Mulai dari sistematika penyusunan berkas, legal standing Setya Novanto, sampai pada menyampaikan posita atau alasan-alasan daripada sebuah tuntutan, dan petitumnya.

"Pasal yang diuji sudah beberapa kali diuji di MK. Itu sama sekali tidak kelihatan dalam perkara ini. Padahal, kalau berperkara di MK, kalau ada norma undang-undang tertentu yang sudah diuji dan diputus MK, kalau ada yang mau mengajukan lagi, harus ada yang menjelaskan apa perbedaan yang diuji sekarang dan sebelumnya. Perbedaan itu bisa argumentasi hukumnya, bisa batu ujinya. Itu harus dijelaskan," ucap hakim Saldi dalam persidangan di MK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dia menuturkan, jika ini tidak dilakukan, maka bisa dianggap ne bis in idem atau tidak boleh dituntut dua kali, karena perbuatan yang telah mendapat putusan dan berkekuatan hukum tetap.

"Kalau tidak permohonan (Setya Novanto) ini bisa dianggap ne bis in idem, karena pernah diputus sebelumnya. Tugas kuasa hukum mendalilkan kepada kami bahwa pasal ini pernah diuji sebelumnya. Ini lho perbedaannya. Harus jelas alasan dan batu ujinya," tegas Saldi.