KPK Dalami Kemungkinan Keterlibatan Zumi Zola di Suap APBD Jambi

KPK menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Jambi pada Selasa, 28 November 2017 kemarin. Pasalnya, penetapan tersangka pada empat pejabat Jambi terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi 2018 kontras dengan komitmen antikorupsi.

"Kebetulan Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang telah ditangani dan didatangi KPK sebelum menjadi wilayah koordinasi dan supervisi pencegahan (korupsi)," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Gubernur Jambi Zumi Zola bersama seluruh bupati dan wali kota serta pejabat pemerintahan baru saja menandatangani pakta integritas komitmen dan rencana aksi dalam rangka pencegahan korupsi tepat saat tujuh hari sebelum terjadinya OTT, 21 November 2017. Penandatangan pakta ini disaksikan langsung oleh komisioner KPK La Ode Muhammad Syarif.

Basaria menegaskan program pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK bukanlah tindakan simbolis semata.

"Kami mengingatkan kepada seluruh daerah agar pelaksanaan program pencegahan yang dilakukan oleh KPK (ditanggapi) lebih serius dan tidak hanya mengandalkan hal-hal yang bersifat seremonial," tegas Basaria.

KPK yang berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak 4.7 M rupiah dari OTT Jambi berharap para pejabat daerah berhati-berhati menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Kami harapkan suatu keseriusan, (pakta komitmen antikorupsi) benar-benar digunakan untuk mengoordinasikan semua kegiatan yang ada di daerah agar dilakukan secara bersih dan transparan," jelas Basaria.