Ada Temuan Bukti Dugaan Korupsi di Kantor Gubernur Zumi Zola

RAPBD tersebut disetujui oleh DPRD Jambi menjadi Rp 4.218.021.674.599 atau bertambah sebesar Rp 902.080.760.557 dari RAPBD sebelumnya. Peningkatan anggaran itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi H Cornelis Buston di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pemulusan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 ini. Dua di antara orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dan Plt Sekretaris Daerah Jambi Erwan.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Menurut dia, Supriyono anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 telah menerima hadiah atau janji terkait pengesahan APBD Jambi 2018 dari Erwan, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang sebesar Rp 4,7 miliar dari total suap yang diduga mencapai Rp 6 miliar.

Respons Zumi Zola

Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan beberapa pejabat di lingkup pemerintahannya, di luar sepengetahuannya sebagai gubernur.

"OTT itu di luar sepengetahuan dan kontrol saya sebagai Gubernur Jambi. Saya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan, apa pun itu bentuknya yang melanggar hukum," kata Zumi Zola saat jumpa pers di rumah dinasnya, Jambi, Jumat 1 Desember 2017.

Atas kejadian ini, Zumi Zola menegaskan sikap yang diambil adalah patuh terhadap proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Menghormati para petugas KPK yang datang ke Jambi melaksanakan tugasnya. Saya pun ditanyakan apabila dipanggil KPK saya katakan insyaallah saya siap. Itu karena saya sebagai warga negara dan juga sebagai pejabat negara, harus tunduk pada hukum," jelasnya.

Zumi Zola mengungkapkan, dirinya sengaja mengggelar konferensi pers untuk memberi penjelasan dan klarifikasi terhadap berbagai pemberitaan di media.

"Sebagai gubernur, saya sangat prihatin dengan adanya OTT KPK," ujarnya seperti dikutip dari Antara.