Kemendagri Pertanyakan Dana Hibah Himpaudi di APBD DKI, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, Kemendagri akan menyoroti anggaran-anggaran yang jadi perhatian publik.

"Kami lihat ke dalamnya, item-item yang jadi sorotan publik, seperti TGUPP, hibah Himpaudi, itu kan banyak disorot," ujar Soni saat dihubungi, Senin (4/12/2017).

Khusus soal hibah Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Soni mengaku heran dengan besarnya anggaran yang mencapai Rp 40,2 miliar. Dia mempertanyakan bagaimana sebuah himpunan mendapatkan dana lebih besar dari organisasi PAUD.

"Yang subjeknya mana, jangan sampai panitianya lebih besar daripada yang dipanitiain," katanya

Selain itu, Soni mengatakan target pendapatan APBD akan diteliti untuk memastikan pendapatan yang diterima Pemprov DKI berasal dari sumber yang tidak melanggar hukum. Selain itu, Kemendagri juga akan meninjau pos-pos anggaran yang dinilai tidak logis dan pemborosan serta tidak fokus untuk masalah banjir dan kemacetan.

"Mendagri kan sudah arahkan supaya fokus pada banjir dan kemacetan," kata Sumarsono.

Diketahui, APBD DKI 2018 yang disahkan sebesar Rp 77,117 triliun. Adapun, pendapatan daerah dalam APBD DKI 2018 sebesar Rp 66 triliun dan belanja daerah Rp 71,1 triliun.

Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,9 triliun. Saat ini, draf APBD DKI 2018 dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri akan mengevaluasi APBD maksimal 15 hari.