Perang Strategi Setya Novanto Vs KPK, Siapa Menang?

Pengadilan Tipikor telah menetapkan sidang perdana kasus e-KTP digelar pada Rabu, 13 Desember 2017.

Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki Widodo mengatakan, ada 5 hakim yang akan memimpin jalannya sidang. Ketua Pengadilan Tipikor Yanto dipastikan akan memimpin sidang Setya Novanto.

Sementara, empat hakim anggota yang lain, sama dengan sidang perkara e-KTP sebelumnya, yakni Franky Tambuwun, Emilia, Anwar, dan Ansyori.

"Jadi berkas sudah kita terima kemarin sore. Untuk sidang Rabu 13 Desember. Dr Yanto itu Ketua PN juga," kata Ibnu di Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Dia memastikan, dalam menentukan jadwal sidang, Pengadilan Tipikor tidak diburu-buru atau dalam tekanan. Semua penjadwalan sampai penunjukan majelis hakim berjalan sesuai aturan.

Terkait ada empat hakim majelis yang juga menangani perkara sama dengan lain terdakwa itu bukanlah persoalan. Malah, penunjukan keempat hakim anggota yang sama bisa mempermudah pemeriksaan perkara Setya Novanto dalam sidang.

"Pekara yang sama relatif hakim yang telah menangani perkara tersebut itu dianjurkan relatif kan karena dia sudah menguasai perkara," jelas Ibnu.

Sementara, Hakim Kusno yang memimpin sidang praperadilan Setya Novanto, mengatakan akan memutuskan gugatan Setya Novanto pada Kamis 14 Desember 2017.

Dia meminta pengacara Novanto dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak membawa bukti yang tebal.

"Kita dibatasi waktu ya, karena itu besok dikasih jawaban bukti surat, menurut saya tidak semua bukti pokok (dibawa) semua, berkait dua alat bukti saja, kalau bukti surat dua meter kapan selesainya," kata hakim Kusno di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Menurut dia, sesuai KUHAP, praperadilan hanya berlangsung tujuh hari.

"Rencana saya, hari Kamis (pekan depan) jam 3 saya putus. Jadi jangan ada pemikiran hakim tergesa atau mengulur waktu," jelas Kusno.

Selanjutnya, Kusno menetapkan jadwal tahapan sidang praperadilan Setya Novanto hingga vonis. Kusno meminta jumlah saksi ditetapkan dari awal dan tidak ada penambahan di tengah persidangan.

"Jadi besok jawaban termohon, bawa bukti surat termohon-pemohon dan kalau ada saksi diajukan sekalian. Bukti surat dan saksi pemohon besok (Jumat) dibawa paling banyak dua orang, hari Senin kalau masih ada dikasih waktu lagi untuk keterangan saksi. Saksi jangan nambah saya tidak suka," kata dia.

"Lalu, Selasa dan Rabu saksi dari termohon, Kamis Jam 9 pagi kesimpulan, kalau memungkinan jam 3 saya putus," Kusno memungkasi.

Untuk memenangkan praperadilan ini, KPK sudah menyiapkan strategi khusus.

"Ada, dari beberapa pemeriksaan tersangka, juga terdakwa (korupsi KTP elektronik) akan masuk dalam jawaban kami (di persidangan berikutnya)," ujar Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi.

Setiadi membeberkan, KPK juga berencana menyiapkan lima saksi dalam sidang praperadilan jilid dua ini. Mereka berasal dari ahli dan saksi fakta.

Lewat praperadilan jilid dua ini, Setiadi yakin bahwa penetapan tersangka Setya Novanto kali ini tidak akan berujung seperti sebelumnya. Bukti lebih kuat dalam sidang disiapkan dengan matang dan teliti.

"Kalau dalil mereka (pemohon) segunung, kita dua gunung, yang jelas dan prinsip tidak menabrak teori hukum. Kita tahu semua teori hukum praktik di pengadilan, dan saya yakin hakim akan fair," dia memungkasi.

Selain melalui praperadilan, Setya Novanto juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dia menggugat keputusan KPK yang mencekal dia bepergian ke Luar Negeri.

Namun, gugatan Setya Novanto itu ditolak oleh hakim PTUN.

"Menyatakan eksepsi tidak diterima seluruhnya. Satu, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kedua kepada penggugat untuk membayar biaya sidang Rp 263 ribu," ujar Ketua Majelis Hakim Oenoen Pratiwi membacakan putusan di PTUN Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Setya Novanto, Saifullah Hamid, mengaku kecewa. Meski begitu, ia menerima hasil putusan tersebut.

"Normal kalau kita kecewa, tapi akan menerima putusan peradilan," kata Saifullah.

Ia juga mengatakan, akan melaporkan dan berkonsultasi dengan Setya Novanto terkait putusan PTUN ini.

"Konsultasi dengan klien kami (Setya Novanto), bagaimana sikap selanjutnya," ucap dia.

Menurut Saifullah, pihaknya memiliki kesempatan jika memang masih mau mengajukan langkah selanjutnya terkait gugatan yang ditolak ini.

"Kita punya kesempatan melakukan upaya hukum. Apakah hak akan digunakan atau tidak, akan kami konsultasikan dengan klien (Setya Novanto)," tutur dia.

Terkait kapan akan menemui Setya Novanto dan membicarakan hasil putusan PTUN ini, menurut Saifullah, akan segera dilakukan.

"Ya segera (menemui Setya Novanto)," tegas Saifullah.

Sebelumnya, Setya Novanto menggugat surat pencegahan ke luar negeri atas namanya yang ditetapkan Direktorat Imigrasi. Surat pencegahan itu digugut Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Saksikan video di bawah ini: