ICW Minta Pemerintah Transparan soal Pembentukan Holding BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membeberkan rencana implementasi holding sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Seharusnya pemerintah bisa menjelaskan kepada publik terkait roadmap, valuasi, hingga mekanisme pengawasan perusaha-perusahaan yang akan tergabung dalam holding," ujar Firdaus Ilyas, koordinator Divisi Riset ICW lewat keterangan tertulis diterima Liputan6.com, Jumat (8/12/2017).

Langkah pemerintah membentuk holding BUMN dinilai memancing pro-kontra. Meski bukan hal baru, menurut Firdaus, pembentukannya terkesan terburu-buru.

Terlebih, pemerintah tidak menjelaskan mekanisme pengawasan perusahaan yang terkait holding dengan gamblang. Karena itu, ia mengatakan lumrah bila kecurigaan muncul.

"Ini cederung memperbesar potensi korupsi," jelas dia.

Firdaus berharap pemerintah lebih baik dan akuntabel soal holding BUMN ini. Ia tak ingin praktek korupsi laten di tubuh BUMN kembali terjadi, seperti pada masa pemerintahan lampau.

"Sejak orde lama dan baru BUMN kerap dijadikan medium korupsi dengan menempatkan politisi di jabatan strategis seperti komisaris dan direksi," pungkas Firdaus.