Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin DPR tengah menggelar rapat Badan Musyawarah Nasional (Bamus). Rapat tersebut untuk membahas surat dari Setya Novanto.
"Surat masuk. Surat pengunduran diri kemudian surat penunjukan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Baca Juga
Menurut dia, Setya Novanto telah mengirim tujuh surat ke pemimpin DPR. "Ada tujuh. Jadi yang dari Pak Nov (Setya Novanto) dan kawan-kawan itu ada tujuh," kata dia. Namun begitu, Fahri tak merinci apa isi ketujuh surat tersebut.
Advertisement
Rapat Bamus ini diikuti tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.
Fahri memastikan Ketua DPR Setya Novanto sudah mundur dari jabatannya. "Beres, kan. Novanto sudah mundur. Kalian masih gemes aja," tandas Fahri.
Surat Tak Wajar?
Partai Golkar menyebut, proses penunjukan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR tersebut tidak wajar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, seharusnya, penunjukan pengganti Ketua DPR dilakukan setelah musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) partai selesai digelar.
"Tentu wajarnya itu sesudah Munas Luar Biasa. Karena kalau itu masuk di agenda yang tiba-tiba, ini kan tentu tidak sesuai dengan mekanisme yang bisa berlaku di DPR. Dan DPR kan sebuah lembaga tinggi negara tentu kita wajib menghormati DPR dan proses yang dilakukan parpol," tutur Airlangga di bilangan Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).
Menurut Airlangga, kalaupun benar DPR sudah menerima surat tersebut, harusnya disampaikan terlebih dahulu ke Golkar. Terlebih, pembahasan itu merupakan agenda besar yang hasilnya harus ditunjukkan kepada publik.
"Di DPR tetap ada mekanisme. Walaupun sudah menerima surat, harus disampaikan ke Badan Musyawarah (Bamus), dan Bamus itu perlu mengadakan rapat di mana diagendakan dalam rapat DPR," jelas Airlangga.
Saksikan video di bawah ini:
Advertisement