Ketua KPK Berharap Ada Semangat Baru Berantas Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memaparkan data indeks persepsi korupsi (IPK) Transparency Internasional Indonesia (TII) se-Asean pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-22.

Pada penjelasannya, Agus mengatakan, IPK Indonesia berada di peringkat ke-3 se-Asean. Indonesia masih kalah dibanding dengan Kamboja yang menduduki peringkat pertama.

"Peringkat 1 diduduki Kamboja, kemudian disusul oleh Myanmar. Sedangkan Singapura tidak masuk perhitungan karena lembaga antirasuah negara itu telah berdiri sejak lama yakni tahun 1952," ujar Agus Rahardjo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta 11 Desember 2017.

Namun demikian, Agus menilai, capaian Indonesia tersebut merupakan suatu tren positif. Terlebih saat ini KPK bersama Polri dan Kejaksaan Agung terus bersinergi dalam memerangi korupsi.

"Kita harus ucapkan syukur kalau kita nanti bisa bergerak bersama-sama karena dalam korupsi ini KPK dan motornya pemerintah, rakyat indonesia bantu mengawasi semua aparat negara," ujar Agus.

Agus menginginkan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan didasari pada pembaharuan undang-undang, yang tidak hanya menyasar pada pemerintah dan keuangan negara, namun juga sektor swasta.

"Undang-Undang kita masih kuno, karena hanya menyentuh keuangan negara, harus diluaskan bahwa suap menyuap di sektor swasta juga tidak diperkenankan," tutur Agus.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017). Pada sambutannya, Jokowi heran masih banyak pejabat di Indonesia yang tertangkap melakukan korupsi.

Padahal, kata dia, sudah banyak contoh pejabat yang tertangkap oleh KPK.

"Yang mengherankan dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada," jelas Jokowi.

Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif memberantas korupsi. Jokowi mencatat sejak 2004 hingga 2017, ada 12 gubernur yang tersangkut kasus korupsi.

"Ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru 2, DPR, DPRD, saya tidak ngitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," ucap Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menuturkan, pencegahan korupsi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius.

"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi sistem pemerintahan pelayanan administasi semua harus dibenahi termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan," terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini: