HEADLINE: Bagaimana Peluang Golkar di Tangan Airlangga Hartarto?

Keputusan Golkar memilih Airlangga dinilai Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa, sebagai langkah jitu.

Pria 55 tahun itu dinilai bisa memberi warna baru terkait persepsi publik terhadap Golkar.

"Orang melihat dia (Airlangga) bersih, sejauh ini track record-nya masih bagus, dia juga dianggap dekat sama Pak Jokowi," kata Ardian.

Tapi, Airlangga akan kesulitan bila membangkitkan Golkar sendirian. Untungnya, kata Ardian, struktur partai cukup kuat.

Hal ini terbukti dengan proses pemilihan Airlangga yang berlangsung cepat. Ardian membandingkan proses serupa di partai lain yang biasanya berlarut-larut.

Airlangga, menurut dia, jangan sampai merusak sistem yang berjalan di Golkar. Ardian mengatakan, kecakapan ketua umum baru memotivasi struktur partai akan diuji.

Airlangga harus mampu membangun kesadaran struktur Golkar untuk bergerak bersama. "Dia bukan tipikal powerful leader tapi professional manager," Ardian menganalisis.

Golongan Karya juga tidak bisa mengandalkan Airlangga seorang untuk memperbaiki citra. Sebab, ada dua tipikal pemilih Golkar.

Pertama adalah orang yang memilih Golkar karena ketokohan pemimpinnya. Kedua, mereka yang memilih dengan mempertimbangkan program yang ditawarkan.

Ardian menyarankan agar Golkar lebih inovatif dalam merancang program. Ia menilai target pasar ke depan tidak bermain di kalangan elite.

Golkar lebih tepat menyasar kalangan bawah sekitar yang porsinya mencapai 80 persen.

"Jadi yang disarankan, isunya yang dibawa, selain Golkar bersih dan bangkit, juga mesti bisa masuk ke wong cilik," paparnya.

Ia mencontohkan, misalnya isu sembako murah, lapangan pekerjaan, dan perumahan murah. Bila hal itu dilakukan, Golkar bisa membentuk persepsi baru.

Bila langkah itu ditempuh, Golkar niscaya bisa selamat dari lampu kuning yang sinyalemennya tergambar dari riset LSI Denny JA. Survei itu menunjukan Partai Golkar berpotensi tersingkir dari 2 besar di Pileg 2019.

"Partai Golkar terancam untuk berada di urutan kedua atau lebih buruk lagi di Pileg 2019," ucap Ardian.

Berdasarkan survei, elektabilitas PDIP untuk Pileg 2019 adalah yang tertinggi dengan raihan 24,2%, diikuti Partai Gerindra dengan 13,0%. Sedangkan Partai Golkar hanya meraih 11,6%.

Survei tersebut juga menunjukkan alasan elektabilitas Golkar berpotensi turun di Pileg 2019.

Alasan itu antara lain adanya keinginan masyarakat terhadap branding baru Partai Golkar. Untuk itu, dibutuhkan ketua umum yang baru, program baru, dan tokoh baru di tubuh Golkar.

"Sebesar 34,4% masyarakat menginginkan ketum baru, 27,6% menginginkan program baru, dan 22,6% menginginkan tokoh baru di dalam Partai Golkar. Dengan begitu Golkar berpotensi untuk mendapatkan dukungan publik di Pileg 2019," jelas Ardian Sopa.

Hasil survei juga menunjukkan mayoritas masyarakat antusias dan optimistis Partai Golkar dapat bangkit dan mendapat dukungan jika partai tersebut memiliki branding baru sesuai keinginan masyarakat.

"Sebesar 67,5% meyakini Golkar bisa bangkit, mendapat dukungan publik jika terdapat ketum baru, program baru, dan tokoh baru yang membawa branding baru sesuai keinginan masyarakat," ucap Ardian Sopa.

Survei kuantitatif ini dilakukan pada 1-14 November 2017. Sedangkan kualitatif riset berupa FGD dan wawancara mendalam dilakukan tanggal 1-13 Desember 2017. Sebanyak 1.200 responden dihimpun secara nasional.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9%.

Airlangga Hartarto sendiri memuji suksesi kepemimpinan di Golkar yang berjalan lancar. Ia menegaskan, apa yang terjadi dalam papat pleno menunjukkan, partainya bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 

"Ini menunjukkan proses demokrasi di Partai Golkar berjalan sesuai tata tertib, di mana ditunjukkan bahwa Partai Golkar mengerti apa yang dikehendaki rakyat," jelas Airlangga.

Pergantian ketua umum di tubuh Golkar sempat menjadi polemik yang gaduh. Semua berpangkal pada penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Beberapa DPD I Golkar mengusulkan dilakukan munaslub untuk pergantian ketua umum. Status hukum Novanto dinilai merusak citra Golkar.

Namun, rapat pleno Golkar memutuskan kepastian penyelenggaraan munaslub menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Sembari menunggu putusan praperadilan, partai menunjuk Idrus Marham menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum.

Internal Golkar sempat terbelah menyikapi wacana munaslub. Desakan makin tak terbendung ketika 31 DPD I mengajukan usulan secara resmi.

Dukungan itu melebihi dua pertiga DPD I Golkar, yang total berjumlah 34, sebagai syarat penyelenggaran Munaslub dalam AD/ART. Dalam sidang pleno kemarin, puluhan orang juga berada di luar aula tempat rapat diselenggarakan. Mereka meneriakan desakan segera dilaksanakan munaslub.

Airlangga menegaskan komitmen merangkul semua pihak yang ada di Golkar. Konsolidasi itu, menurut dia, penting untuk menyongsong perhelatan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Jadi, selalu saya sampaikan, kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit," tambah dia.

Ia mengingatkan, Golkar akan menghadapi agenda politik penting dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Karena itu, konsolidasi merupakan hal wajib.

Ketua umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), ormas pendiri Golkar, Roem Kono, optimistis Airlangga mampu menakhodai Partai Beringin.

Ia menilai Airlangga punya semua syarat memimpin Golkar ke depan: punya kapabilitas dan profesionalisme, juga pernah mencicipi berbagai posisi -- dari anggota DPR hingga menteri.

"Buat kami, Pak Airlangga menjadi figur kepemimpinan yang mumpuni dan diinginkan kader Golkar," kata Roem Kono. 

Yang jelas, naiknya Airlangga menjadi ketua umum, tidak akan banyak mengubah arah politik partai. Posisi Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla.

Selepas pleno, Kamis dini hari, Airlangga menyatakan, Golkar tetap konsisten mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Dan kami mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengamankan dan  mengamanatkan," ucap Airlangga.

Airlangga Hartarto sudah menekankan, tidak akan mengotak-atik dukungan pada Jokowi sejak awal digadang maju menjadi ketua umum Golkar.