Kasus Pungli Pelabuhan, Anggota DPRD Samarinda Dituntut 15 Tahun

Penasihat hukum Jafar dan Dwi, menilai tuntutan jaksa kurang tepat karena pungutan yang ditarik Komura sesuai dengan Surat Ketetapan (SK) Kepala Kantor Urusan Administrator Pelabuhan Samarinda tahun 2011.

SK ini mengalami perubahan menjadi SK Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Samarinda Klas II tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT).

"Jadi, seharusnya SK itu di PTUN kan dulu. Jika belum di-PTUN-kan, pungutan itu legal karena berlandaskan SK itu," kata Yun Suryotomo, usai sidang pembacaan tuntutan rampung.

Karena waktu yang sudah malam hari, sidang yang sempat molor itu membuat ketua majelis hakim Kondolele didampingi hakim Fery Haryanta dan Yoes Hartyarsa meminta jaksa untuk membacakan pokok tuntutannya. Hakim lalu memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan pleidoi pada sidang lanjutan yang rencana digelar Selasa, 19 Desember 2017.

Kasus pungli ini mulai diungkap oleh tim Saber Pungli Mabes Polri beberapa bulan lalu. Polisi bahkan sempat menyita uang tunai sekitar Rp 6,1 miliar dari kantor Komura di Samarinda yang diduga hasil pungli.

Tak hanya Komura, polisi saat itu juga mengamankan dua pentolan Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu, yakni Hery Susanto Gun alias Abun bersama sekretaris koperasi yang akrab disala Elly.

Namun, keduanya sudah divonis bebas meski sempat dituntut selama 10 tahun penjara.