Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh lintas agama sepakat mengambil sikap terkait klaim sepihak atas Yerusalem dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tokoh agama yang berkumpul di Auditorium Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat tersebut mengecam keras tindakan Donald Trump sebagai pelanggaran hak kemerdekaan.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, misalnya, menyatakan sikap tokoh lintas agama hari ini semata-mata karena alasan kemanusiaan.
"Apa yang dilakukan Donald Trump melanggar konsensus internasional. Bukan masalah agama, tapi pelanggaran terhadap perikemanusiaan dan hak asasi terhadap orang banyak," tegas Said Aqil, Jumat (15/12/2017).
Advertisement
Penegasan tersebut juga tercantum dalam pernyataan Forum Lintas Agama, yakni meletakkan masalah yang menimpa Yerusalem dan Palestina sebagai persoalan kemanusiaan, bukan soal keyakinan dan agama.
Dia menambahkan, keberadaan Israel adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Masyarakat dunia hanya perlu mendorong Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan damai.
"Perseteruan ini merupakan tantangan kepada dunia modern yang masih menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak asasi secara terang-terangan," tegas Said Aqil.
Selain Said Aqil, hadir tokoh lintas agama lainnya, yaitu Ketua Umum Konferensi Wali Gereja Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Henriette Hutabarat, Wakil Ketua Harian Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jandi Mukianto, Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Peter Lesmana, dan Sekretaris Jenderal Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Arya Prasetya.
Jangan Sampai Terprovokasi
Pada kesempatan yang sama, Romo Ignatius Suharyo menegaskan bahwa Forum Lintas Agama juga meminta segenap pihak tidak terprovokasi oleh ajakan dan hasutan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
"Semua yang hadir di sini pemuka agama. Saya kira sesuai poin nomor 5, kita akan ajak semua umat kita untuk berdamai sebagai umat beragama," ucap Ignatius Suharyo.
Sebagai pemimpin agama, dia mengatakan bahwa apa pun yang akan terjadi di masa depan ia berharap diplomasi politik dan semua langkah mengarah pada mencari kedamaian.
Sedangkan Henriette Hutabarat percaya bahwa semua konflik bisa diatasi kalau semua yang berkonflik duduk bersama dan tidak dicampuri oleh pihak ketiga.
Senada dengan Henriette, Said Aqil berujar hendaknya pihak ketiga hanya menjadi fasilitator dalam permasalahan Palestina dan Israel.
Advertisement
Aksi Bela Palestina
Sementara itu, terkait rencana aksi Bela Palestina yang akan digelar sejumlah ormas Islam di lapangan Monumem Nasional, Minggu 17 Desember lusa, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj tidak melarangnya.
"Boleh dong, boleh, masa enggak boleh," jawab Said.
Hanya saja, dia melarang anggota NU yang ikut aksi membawa atribut keagamaan NU. "Tapi agar tidak memakai simbol NU," tegas Said.
Dia pun tidak mempermasalahkan imbauan MUI agar semua ormas Islam mengikuti aksi ini. "Ya silakan," ujarnya singkat.
Said hanya menegaskan sikap NU terkait klaim Trump atas Yerusalem. Menurutnya, NU akan terus mendorong langkah-langkah perdamaian yang telah ditempuh Presiden Jokowi dan Menlu Retno Masurdi.
Ia juga berpendapat klaim AS tentang status Yerusalem adalah kecongkakan Donald Trump yang tidak menggubris kecaman internasional.
Saat ditanya apakah dia berniat menemui Dubes AS di Jakarta, Said menegaskan tidak akan datang meskipun diundang.
"Dia mau ketemu sama saya, saya tolak. Saya enggak mau. Saya ke sana enggak. Kalau (Dubes AS) ke sini (PBNU), ya saya terima," tegas Said.
Saksikan video pilihan berikut ini: