Selamatkan 5.500 Ha Aset KAI, KPK Rangkul Kementerian Agraria

Liputan6.com, Jakarta - Ada 5.500 hektare aset KAI yang perlu diselamatkan, salah satunya karena dikuasai warga dan swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait pun mengadakan diskusi untuk membahas penyelamatan aset KAI. 

Adapun kementerian dan lembaga yang terlibat dalam diskusi dengan KPK itu yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan KAI.

"Hari ini dan besok, KPK menyelenggarakan FGD dengan KAI, Kemenhub dan BPN untuk membahas aset KAI, yaitu ruang milik jalan atau rumija sekitar 6 meter sepanjang rel di seluruh Indonesia. Telah teridentifikasi sekitar 5.500 hektare di seluruh Indonesia dengan nilai sekitar Rp 14 triliun," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Dia mengatakan, aset KAI‎ ini dibahas karena masih ada masalah pencatatan ganda antara KAI dan Kemenhub, yang diduga terjadi sejak 2007. Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari penggunaan rumija, maka hal ini dirapatkan khusus.

"Misal, ada pihak swasta yang menggunakan ruang di pinggir rel kereta api seperti kabel, pipa atau yang lain. Masih ada kendala dalam pembayaran karena adanya perbedaan pandangan tentang pencatatan aset tersebut. Apakah aset KAI atau Kemenhub? Karena keduanya mencatat sebagai aset Rp 14 triliun," jelas Febri.