Sukses

Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Umum Golkar

Airlangga sebelumnya telah ditunjuk menggantikan Setya Novanto dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta Airlangga Hartarto resmi menjadi Ketua Umum Golkar berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa (munaslub), Rabu (20/12/2017).

 "Menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar," kata Sarmudji, Sekretaris Pimpinan Munaslub, di Jakarta Rabu (20/12/2017).

Airlangga terpilih menjadi Ketua Umum Golkar periode 2017-2019. Posisi tersebut bisa diperpanjang melalui jalur Rapimnas.

Airlangga sebelumnya telah ditunjuk menggantikan Setya Novanto dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam. Saat itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan, Airlangga ditunjuk secara aklamasi.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Najib Salim Attamimi mengatakan, pengukuhan Ketua Umum Partai Golkar memang harus dilakukan di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), sehingga hal itu berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan.

"Harusnya begitu (pengukuhan saat Munaslub)," ucap Najib.

"Saya pribadi tetap mendukung Pak Airlangga, cuma harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar," kata Najib.

2 dari 2 halaman

Janji Airlangga

Sebelum ditunjuk jadi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto berjanji akan merajut kebersamaan dan merangkul semua pihak di tubuh partai berlambang pohon beringin.

"Selalu saya sampaikan kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit," ucap Airlangga di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Dia menuturkan, hal ini perlu dilakukan mengingat agenda politik ke depan. Utamanya akan ada pilkada serentak, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

"Pilkada itu dalam waktu enam bulan ke depan dan agenda terkait pileg dan pilpres juga dalam waktu tidak lama lagi, tahun depan-lah, bulan Agustus sudah ada calon untuk presiden," lanjut Airlangga.

Karena itu, dia berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

"Tentunya kepengurusan itu hasil musyawarah mufakat dengan biasanya mengatur formatur, baik dari unsur daerah maupun pusat," ujar Airlangga.

Saksikan video di bawah ini: