Nilai Dakwaan Cacat Hukum, Ini 7 Harapan Pengacara Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Tim penasihat hukum terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP Setya Novanto menganggap dakwaan kliennya cacat hukum. Tim penasihat beranggapan, dakwaan disusun dengan tidak cermat dan sesuai dengan kehendak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Cacat yuridis, karena dibuat berkas perkara hasil sidikan yang tidak sah," ujar Ketua Tim Penasihat Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor bisa mengadili perkara ini dengan adil. Setidaknya, Maqdir berharap majelis hakim memeriksa kembali dakwaan-dakwaan yang dianggap berbeda dalam satu perkara.

Ada tujuh keinginan Maqdir yang disampaikan kepada majelis hakim, yakni:

1. Menerima keberatan atau eksepsi terdakwa.

2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap serta kabur. Karenanya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan.

4. Memerintahkan agar berkas pidana nomor 130/pidsustpk/2017/PN-Jakpus atas nama terdakwa Setya Novanto dikembalikan ke penuntut umum.

5. Membebaskan terdakwa Setya Novanto dari rumah tahanan negara Kelas I Jakarta Timur KPK seketika putusan ini dijatuhkan.

6. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum terdakwa Setya Novanto sesuai harkat, dan martabatnya.

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

"Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Maqdir dalam sidang Setya Novanto.