Sukses

Nama 3 Politikus PDIP Hilang di Kasus E-KTP, Ini Penjelasan KPK

Tim penasihat hukum Setya Novanto menuding jaksa penuntut umum KPK sengaja menghilangkan beberapa nama dalam dakwaan.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal hilangnya tiga nama politikus PDIP dalam dakwaan Jaksa KPK pada Setya Novanto. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bendum PDIP Olly Dondokambey.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dakwaan pada Setya Novanto fokus pada perbuatan Ketua DPR nonaktif itu, demi membuktikan perbuatannya.

"Soal‎ beberapa pihak yang diduga diperkaya dari proyek e-KTP, yang disebut pihak SN sebagai nama yang hilang, tetap ada. Namun sebagian dikelompokkan," ujar Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember 2017.

Febri mengatakan, untuk sejumlah anggota DPR yang diduga menerima US$ 12,8 juta dan Rp 44 miliar, nanti akan dirinci di persidangan sesuai kebutuhan pembuktian.

"Yang terpenting adalah kerugian negaranya tetap Rp 2,3 triliun dan sejumlah pihak yang diperkayanya sudah jelas di sana," jelas dia.

2 dari 3 halaman

Sengaja Dihilangkan?

Tim penasihat hukum Setya Novanto menuding jaksa penuntut umum KPK sengaja menghilangkan beberapa nama dalam dakwaan Ketua nonaktif DPR itu.

Padahal nama-nama yang dimaksud sempat disebut-sebut dalam dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa lainnya.

Nama-nama yang dihilangkan dalam dakwaan, menurut pengacara Setya Novanto, adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan pimpinan Komisi II DPR yang kini menjabat Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dan mantan Pemimpin Banggar DPR yang kini menjabat Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

"Namun dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Setya Novanto, nama-nama tersebut dihilangkan secara sengaja," ‎ujar Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

3 dari 3 halaman

Kata Ganjar Pranowo

Ganjar, yang namanya disebut-sebut terlibat e-KTP, menilai proses awal proyek tersebut tidak bermasalah. "Kayaknya kalau proses awalnya biasa-biasa saja. Kayaknya loh, awalnya sih tidak (ada masalah)," ujar Ganjar di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Menurut dia, gelagat permasalahan dalam proyek ini mulai terjadi ketika pengadaannya. Dia optimistis KPK mampu membongkar korupsi tersebut.

"Saat pengadaan itu agak ramai. Kalau terus kerja keras dibongkar saja. Nanti kita lihat saja," kata Ganjar.

Saksikan video di bawah ini: