SMRC: Perlu Dukungan Parlemen, Jokowi Harus Pertahankan Airlangga

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019. Dorongan melepaskan posisi Menteri Perindustrian itu pun muncul agar Airlangga tidak rangkap jabatan.

Menurut pengamat politik dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, tak ada keharusan ketua umum untuk mundur dari jabatan menteri. Secara formal, kata dia, perlu dicek apakah ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan sebagai ketua Parpol.

"Saya belum tahu persis soal ini. Kalaupun di awal pemerintahannya Jokowi sempat meminta menterinya tidak rangkap jabatan, tampaknya tidak sampai dituangkan dalam bentuk aturan formal," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (24/12/2017).

Dia mengungkapkan, pada era presiden sebelumnya ada sejumlah menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

Namun mereka bisa menyelesaikan tugasnya secara maksimal, baik di partai maupun pemerintahan.

"Para ketum partai yang jadi menteri dulu juga cukup berhasil memimpin kementeriannya. Khusus untuk Golkar, kepemimpinan ketua umum yang merangkap jadi pejabat negara justru akan membuatnya lebih efektif. Dalam posisi Airlangga sebagai menteri, ia bisa memelihara akses Golkar dan para elitenya ke pemerintah," jelas dia.

Untuk itu, Sirojudin meyakini, Presiden Jokowi tidak akan meminta Airlangga untuk mundur dari kursi menteri. Harga politiknya dianggap terlalu berat jika hal itu dilaksanakan.

"Sebab Jokowi membutuhkan kerja sama dan hubungan baik dengan Golkar," ucap dia.

Untuk jangka pendek, lanjut Sirojudin, Jokowi membutuhkan dukunga Golkar di Parlemen dan pemerintahan. Hanya Golkar yang akan bisa memberi keseimbangan politik bagi Jokowi.

"Apa lagi Golkar masih akan tetap memegang kursi ketua DPR," tegas dia.

2 dari 2 halaman

Penting Hubungan Dengan Jokowi

Didampingi Airlangga, Wapres Jusuf Kalla Hadiri Penutupan Munaslub Partai Golkar — Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan tokoh Golkar lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya saat penutupan Munaslub Golkar di Jakarta, Rabu (20/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam jangka menengah, khususnya menjelang Pilpres 2019, posisi Golkar lebih penting lagi. Jokowi ingin memastikan dan memantapkan bahwa Partai Golkar tetap berada di gerbongnya.

"Bagi Golkar sendiri, hubungan baik dengan Jokowi sangat menentukan. Terutama untuk menjaga keseimbangan kekuatan di internal organisasinya," sebut dia.

Hubungan baik dengan Jokowi memberi bobot legitimasi sangat besar bagi Airlangga. Dia menilai, salah satu faktor terpilihnya menjadi pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut lantaran Airlangga menjadi bagian dari anggota kabinet kerja Jokowi.

"Hemat saya, salah satu sumber kekuatan Airlangga hingga terpilih jadi Ketum Golkar adalah posisinya sebagai menteri dan aksesnya ke Presiden. Itulah sebabnya, jika ia berhenti dari jabatannya sebagai menteri, maka salah satu sumber kekuatannya akan hilang," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: