Mendagri: Mengangkat Anggota TGUPP Itu Hak Gubernur, tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, gubernur berhak menentukan tim atau staf khususnya. Ia menambahkan, termasuk juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memiliki hak penuh membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Itu hak seorang gubernur. Mau angkat timnya, TGUPP mau 1 mau 100 mau 1.000 silakan. Bahwa Kemendagri tidak punya kewenangan memotong jumlah, hanya prosedur penganggarannya saja dievaluasi," kata Tjahjo di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Menurut Tjahjo, Mendagri tidak berhak memotong jumlah anggota TGUPP yang diusulkan Pemprov DKI, melainkan mengevaluasi anggaran. Evaluasi tersebut sifatnya tidak serta merta final harus dilaksanakan.

"Evaluasi itu tidak semata-mata Kemendagri langsung memutuskan. Dasarnya UU, dasar peraturan yang ada. Dalam proses evaluasi, Dirjen Keuangan Daerah selalu berkonsultasi dengan sekda, DPRD," kata Tjahjo.

Evaluasi dari Kemendagri, kata dia, bertujuan agar penganggaran tidak berbuntut kasus hukum. "Supaya jangan sampai yang sudah saya paraf setuju, di kemudian hari timbul masalah hukum," kata Tjahjo.

"Jangan sampai yang hasilnya dievaluasi Kemendagri, nantinya menimbulkan masalah. Kita hanya menyamakan visi saja. (TGUPP) hak Pak Gubernur. Saya enggak punya hak, untuk mengurangi orangnya saja enggak berhak," jelas Tjahjo

Menurut dia, anggaran TGUPP tidak saklek dan dapat dialokasikan di anggaran Bappeda, Sekda atau dana operasional gubernur.

"Mau pakai istilah dana gubernur bisa, pakai dana Bappeda bisa," tegas Mendagri.