Polri dan BPH Migas Akan Bentuk Satgas Khusus Awasi BBM 1 Harga

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan Polri melaksanakan lima tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan BBM Satu Harga yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017.

Diakuinya, BPH Migas mengalami kendala, karena sampai saat ini belum ada perwakilan mereka di daerah dalam hal pengawasan pendistribusian elpiji dan BBM. Oleh karena itu pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk melakukan pengawasan tersebut.

"Pengawasan kami bukan pada tahap penyidikan ataupun penindakan. Dengan Polri kita akan mewujudkan semacam satgas terpadu. Sehingga nantinya tidak hanya sampai ke SPBU atau penyalur sampai tapi kita ingin betul-betul terdistribusi tepat sasaran ke masyarakat kecil. Apalagi diutamakan BBM satu harga di wilayah 3T: terluar, terdepan,terpencil," terang Fanshurullah.

Tak hanya membentuk satgas, Polri juga akan membuat nota kesepahaman atau MoU yang mengatur teknis kerjasama antara kedua belah pihak.

"Jangan sampai uang negara yang digunakan subsisidi untuk rakyat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Oleh karena itu nanti pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah terpencil," tegas Tito.

Berikut lima tugas BPH Migas dalam program BBM Satu Harga, yaitu:

1. Menunjuk badan usaha, yaitu Pertamina dengan perusahaan swasta.

2. Mengatur kuota BBM baik subsidi atau premium penugasan.

3. Melaksanakan pengawasan sejauhmana BBM satu harga berjalan dengan baik, terdistribusi dengan baik sehingga terwujud bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan dalam ketesediaan dan juga distribusi.

4. Melaksanakan verifikasi setiap 1 liter yang dilaksanakan oleh badan usaha tadi akan diverifikasi secara kritis, objektif oleh BPH Migas

5. Memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak melaksanakan penyaluran BBM satu harga dengan baik

Saksikan video pilihan di bawah ini: