CSIS: Reshuffle Airlangga Bisa Ciptakan Kegaduhan Politik

Politikus Senior Golkar, Happy Bone, mengatakan rangkap jabatan bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan RI. Dia menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai presiden merangkap petinggi di Partai Demokrat, begitupun Megawati Soekarnoputri.

Apalagi, Bone menambahkan, jika Airlangga adalah sosok yang profesional ketika bekerja.

"Sehingga tidak akan mengganggu kinerja departemen di kementerian," ia menambahkan.

Bone mengatakan, Airlangga memiliki tim yang solid serta target kerja yang jelas sehingga akan membantunya dalam menjalankan tugas-tugas, baik sebagai menteri maupun ketua umum parpol.

"Aspek profesionalisme itu penting. Airlangga Hartarto itu punya tim solid dan tim-tim ini mempunyai target dan jelas. Dengan demikian, tidak ada saling memanfaatkan kepentingan pribadi tapi mengutamakan kepentingan nasional," papar Bone.

Menurut Bone, tuntutan publik agar Airlangga turun dari jabatan menteri hanya bisa dijawab dengan produktivitas dan profesionalisme Airlangga.

"Jadi kan masalahnya bagaimana cara mengelola itu juga merespons bagaimana pandangan dan pikiran orang. Ini dijawabnya dengan produktivitas dan kerja nyata," tegas Bone.

Menurut pakar hukum pidana Supardji Ahmad, tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Menteri Perindustrian.

"Kalau kita lihat secara legal formal yuridis normatif, tidak ada suatu ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa menteri dilarang menjabat sebagai pimpinan partai," ujar Supardji pada kesempatan yang sama,  Sabtu.

Hal itu didasarkan pada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23 yang mengharuskan menteri mundur apabila menduduki pimpinan organisasi, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN dan atau APBD. Supardji menilai frase dalam pasal tersebut menimbulkan interpretasi.

"Pertanyaannya adalah apakah partai politik itu dibiayai dari APBN atau APBD? Mungkin saja ada asumsi seperti itu ketika kemudian partai itu memperoleh suara, kemudian dikasih dana untuk pembinaan kader atau pembinaan partai tersebut," tutur Supardji.

Supardji menekankan, persoalan rangkap jabatan Airlangga Hartarto tidak bisa dilihat dari kacamata hukum, tapi dari sisi etika politik.

Menurutnya, apabila presiden telah memberikan izin majunya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar, maka tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan.

"Apakah ketika Airlangga ingin maju sebagai ketua partai sudah izin dari Bapak Presiden. Kalau sudah diizinkan, berarti kan diperkenankan untuk maju di situ kemudian etikanya mestinya kalau tidak diperbolehkan pasti tidak akan rangkap," jelas Supardji.

Supardji menegaskan, yang terpenting adalah bagaimana Airlangga bisa menjalankan kedua tugas fungsionalnya serta memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan.