Polri-Dishub Evaluasi Sepeda Motor di Thamrin Sebulan ke Depan

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sepakat menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mencabut peraturan larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin - Medan Merdeka Barat. Namun, kedua institusi sepakat memantau dan memperketat pengawasan terkait kebijakan tersebut.

Kasubdit Standardisasi Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Kombes Kingkin Winisuda mengatakan, pemantauan dan pengawasan akan dilakukan selama sebulan sejak Jalan MH Thamrin - Medan Merdeka Barat sudah dapat dilewati sepeda motor.

"Kami akan lakukan monitoring dan evaluasi, kami kasih batas waktu satu bulan apakah dampak daripada putusan itu membawa kemacetan parah apa sebaliknya. Kami pantau satu bulan," ujar Kingkin.

Keputusan itu disepakati melalui rapat yang dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan DKI, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Korps Lalu Lintas Polri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/1/2018).

Kingkin menuturkan, pemantauan dilakukan berdasarkan jumlah sepeda motor dan pelanggaran lalu lintasnya setiap hari. Berdasarkan data kepolisian, terdapat 1.200 sepeda motor diproduksi setiap hari.

Pemantauan juga dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku pengendara sepeda motor di jalur protokol itu. "Data pelanggaran lalu lintas itu bagaimana perilaku pengendara motor di Jakarta ini, melawan arus, berhenti sembarangan, akhirnya berdampak kemacetan," kata dia.

Persoalan-persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Apalagi, persoalan utama lalu lintas Ibu Kota adalah kemacetan.

Di sisi lain, polisi mendukung segala upaya pemerintah menangani problem kemacetan di Ibu Kota. Salah satunya dengan menyiapkan sarana transportasi massal.

"Intinya kami sama-sama ingin wujudkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di Jakarta," ucap Kingkin.