Anies Minta BPN Tak Buru-Buru Tolak Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras agar izin hak guna bangunan atau HGB pulau reklamasi dibatalkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, izin pulau reklamasi cacat administrasi.

"Nomor satu ada cacat administrasi. Permen Nomor 9 Tahun 1999. Peraturan Menteri Agraria, waktu itu namanya bukan agraria, dari Pasal 103 sampai 133 sampai 134 di situ mengatur mekanisme dan persyaratan pembatalan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (15/1/2018).

Kesalahan administrasi yang pertama, kata Anies, adalah belum adanya Perda Zonasi tentang reklamasi, namun HGB dan zonasi sudah dikeluarkan. Kedua adalah tidak ada istilah pulau reklamasi pada Raperda kawasan strategis pantai utara Jakarta.

"Di area itu ada enggak pulau? Enggak ada, itu bukan pulau, itu namanya pantai. Anda lihat kawasan strategis provinsi yang ada itu pantai A-E. Itu adalah namanya ya nama teknisnya pantai yang tersambungkan dengan daratan, itu nama teknisnya. Cuman ketika di peta di tuliskan P, kita terbiasa membaca P itu adalah pulau," kata Anies.

"Ancol reklamasi bukan itu, mutiara? Pantai. Itu kan kesalahan administrasi," tambah Anies.