PPATK: APBD Terbesar, DKI Jakarta Tinggi Risiko Pencucian Uang

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menilai Pemprov DKI Jakarta rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu alasan yang dikemukakan Kiagus lantaran Ibu Kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang paling tinggi dibandingkan kota lain. Tahun 2018, APBD DKI mencapai Rp 77 triliun.

"Karena APBD-nya paling tinggi. Kegiatan-kegiatan ekonominya juga lebih besar. Sehingga kita lihat beberapa indikasi (TPPU) itu sudah cukup high risk (berisiko tinggi)," ujar Kiagus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Namun, dia tak menjelaskan lebih rinci soal temuan dugaan TPPU di DKI Jakarta yang ditemukan timnya. Kiagus sendiri menyebutkan, pihaknya akan terus mengawasi agar tidak terjadi TPPU di DKI Jakarta yang dilakukan oleh oknum Pemprov DKI.

Kiagus juga menyatakan pihaknya tengah memantau transaksi keuangan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar tak terjadi tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dilakukan PPATK menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2018.

"Semua bank sebetulnya rentan (pencucian uang). Tapi yang lebih utama yang perlu kita saling ingatkan terutama adalah Bank Pembangunan Daerah," ujar dia.