Komisi II DPR: Sipol KPU dan Verifikasi Faktual Sama

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyatakan sistem informasi partai politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan verifikasi partai politik (parpol) dalam Pemilihan Pemilu (Pemilu).

Zainuddin Amali menyebut setiap fraksi di Komisi II juga menganggap pelaksanaan Sipol seperti halnya verifikasi. Sebab, pengecekan yang dilakukan hingga tingkat dasar.

"Dicek sampai ke bawah tentang yang dobel keanggotaan langsung digugurkan, jadi sebenarnya sudah sama. Jadi tidak ada masalah sebenarnya oleh karena itu tadi kami fraksi dan pemerintah berpendapat keputusan," kata Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Dia menyatakan hal itu dapat dikembalikan kembali pada UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pasal 173 tentang verifikasi faktual. Apalagi dalam tahap verifikasi Sipol juga memakan waktu lama.

"Saya akhirnya harus baca-baca kembali ternyata memang yang menjadi persyaratan harus 9 persyaratan. Itu ada kantor, anggota, rekening, pengurus dan itu oleh KPU sudah dilakukan bahkan kalau dilihat itu sudah lebih dengan sistem Sipol itu sudah lebih dari faktual," papar dia.